Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Apa Kami Tidak Dipercaya untuk Merawat Hutan Kami Sendiri?"

Kompas.com - 06/12/2016, 09:11 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - "Tanah adat kami berasal dari leluhur. Apa kami tidak dipercaya untuk merawat hutan kami sendiri?" ujar Iku sambil sedikit terbata-bata.

Iku adalah seorang pemangku adat masyarakat Lipu Wana Posangke yang menetap di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Dia bersama masyarakat adat lainnya tengah berupaya meminta penetapan kawasan hutan adat kepada pemerintah.

Dalam sebuah diskusi bertajuk "Masyarakat Hukum Adat Menagih Janji Penetapan Hutan Adat" di Jalan Veteran I, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016), Iku menuturkan, sejak 2013 masyarakat Lipu Wana Posangke berjuang untuk penetapan tersebut.

Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan ketetapan kawasan hutan adat yang diminta oleh masyarakat Lipu Wana Posangke.

Iku pun menyatakan kekhawatiran jika pemerintah tidak mempercayai masyarakat Lipu Wana Posangke mampu menjaga kawasan hutannya sendiri.

"Empat tahun kami berjuang untuk penetapan hutan adat, sampai hari ini pemerintah pusat tidak serius menerbitkan keputusan tentang hutan adat Wana Posangke," ucapnya.

Keberadaan masyarakat adat Lipu Wana Posangke telah diakui oleh pemerintah daerah melalui Perda Kabupaten Morowali Nomor 13 tahun 2014.

Perda tersebut menjadi modal bagi masyarakat untuk mendaftarkan penetapan hutan adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada 5 Oktober 2015 masyarakat adat Wana Posangke, didampingi organisasi masyarakat sipil mendaftarkan permohonan penetapan hutan adat seluas 25.656 hektar.

Berbagai persyaratan sesuai Peraturan Menteri Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak mereka penuhi.

Persyaratan itu mencakup surat pernyataan permohonan penetapan hutan adat, Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta peta wilayah hutan adat.

Namun nampaknya harapan Iku dan masyarakat adat lainnya belum bisa terwujud.

(Baca: Masyarakat Adat Tagih Janji Jokowi Terkait Penetapan Kawasan Hutan Adat)

Kearifan lokal

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com