Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Kalau Mau Jadi Presiden dan Wapres Ikut Pemilu, Jangan Makar

Kompas.com - 24/11/2016, 21:56 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, partainya menentang keras jika memang ada upaya makar terhadap pemerintahan saat ini.

Hal itu disampaikan Syarief menanggapi isu makar yang disebut akan dilakukan pihak tertentu dengan cara menduduki Gedung DPR/MPR.

Menurut Syarief, makar bukanlah cara yang baik dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia.

"Meski info tentang makar belum kami terima, orang yang makar itu sama saja tidak mau bekerja. Kalau mau jadi presiden dan wapres ya di pemilu setiap lima tahun sekali, bukan makar," kata Syarief, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Syarief mengatakan, pelarangan makar termaktub dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa.

(Baca: Membaca Gelagat Makar?)

"Makar itu kan tidak boleh. Bukan budaya bangsa kita. Orang-orang yang ingin makar itu ingin merusak demokrasi yang kita bangun dengan susah payah. Saya rasa tidak ada untungnya makar itu," papar Syarief.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Polri akan menjaga ketat aksi 25 November 2016 dan 2 Desember 2016.

Pasalnya, aksi itu berpotensi pada upaya penggulingan pemerintahan.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan, termasuk pasal makar," ujar Tito, Senin (21/11/2016).

Bahkan, Tito mengaku mendapatkan informasi bahwa ada penyusup di balik aksi unjuk rasa itu dan akan menduduki Gedung DPR/MPR Senayan.

Kompas TV PDIP: Ancaman Makar itu Ada- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com