Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Cara Dewan Pertahanan Nasional Deteksi Dini Konflik Melalui Media Sosial

Kompas.com - 24/11/2016, 15:41 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Deputi bidang Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) Irjen Pol Tjetjep Agus memprediksi aksi unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember 2016, tidak akan terjadi.

Unjuk rasa tersebut rencananya akan digelar oleh sekelompok masyarakat yang menuntut tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditahan.

Tjetjep menjelaskan, Wantannas memiliki sebuah metode untuk mendeteksi sebuah peristiwa, termasuk unjuk rasa.

Deteksi itu dilakukan dengan melakukan intelligent media monitoring.

"Berdasarkan informasi yang ditampilkan, dapat diprediksi demo itu cenderung tidak terjadi," ujar Tjetjep, saat Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan TIK Dalam Deteksi Dini Konflik Horizontal di Media Sosial, di kawasan Bogor, Kamis (24/11/2016).

Tjetjep menjelaskan, untuk memprediksi kemungkinan tersebut, Wantannas telah melakukan crawling dan analisis data informasi yang terkait berita unjuk rasa di internet.

Informasi yang ditampilkan mencakup statistik frekuensi kemunculan berita statistik media yang membuat berita, orang-orang yang menyebarkan dan sentimen terhadap isu tersebut.

Menurut data statistik yang dipaparkan Tjetjep, hingga 23 November 2016, tercaatat ada 47 media dan 136 berita yang memberitakan kedua rencana aksi unjuk rasa tersebut.

Sementara, dari sisi sentimen masyarakat, angka negatifnya lebih kecil jika dibandingkan angka positif.

Artinya sentimen masyarakat terhadap isu aksi unjuk rasa bisa dikatakan negatif.

"Kalau dilihat dari metode dan mesin yang kami miliki memang kecenderungannya tidak terjadi," kata Tjetjep.

Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki sistem peringatan dini dalam mendeteksi dan mencegah konflik di media sosial.

Konflik di media sosial seperti fenomena gunung es, yang terlihat hanya di permukaan saja.

Sistem peringatan dini dinilai penting untuk mengetahui fenomena anomali sosial-budaya masyarakat guna mencegah konflik.

"Konflik media sosial seperti fenomena gunung es. Hanya 20 persen yang muncul di permukaan. Masyarakat hanya tahu dari permukaan saja. Memang diperlukan early detection," kata Tjetjep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com