Kapolri Sebut Penetapan Status Siaga I Inisiatif Brimob Polri

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku baru mengetahui belakangan soal penetapan status Siaga I untuk pengamanan Pilkada serentak 2017.

Menurut dia, penetapan status keamanan itu diputuskan sendiri oleh pimpinan Brimob Polri.

"Itu (Siaga I) untuk Brimob. Saya juga tidak diberitahu, inisiatif Brimob sendiri," ujar Tito di Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Senin (31/10/2016).

(baca: Antisipasi Gangguan Keamanan di Pilkada, Personel Brimob Diminta Siaga I)

Namun, Tito tak mempermasalahkannya. Brimob berhak menentukan status keamanan demi meningkatkan kewaspadaan.

Dengan adanya penetapan status Siaga I, maka Brimob mulai menentukan strategi dan latihan untuk konsolidasi.

"Ada latihan di lapangan bawah, ada latihan di dinding, mereka memerlukan waktu untuk itu. Mereka perlu menyiapkan alat dan lain-lain," kata Tito.

(baca: Presiden Perintahkan Aparat Bersiaga Hadapi Demo 4 November)

Beberapa waktu lalu, beredar surat pemberitahuan kepada seluruh anggota Brimob untuk siaga I.

Pemberitahuan itu dikirim melalui surat yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Korps Brimob Brigjen Anang Revandoko.

Pasukan Brimob di seluruh Indonesia diminta siap dalam menerapkan status siaga I untuk mengantisipasi gangguan keamanan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, surat tersebut sifatnya arahan internal Brimob agar personelnya tidak mengambil cuti atau izin menjelang pilkada serentak.

(baca: Ini Penjelasan Mabes Polri Soal Pemberitahuan Siaga I Brimob)

Pasalnya, jumlah anggota Brimob terbatas. Sedangkan Polri butuh banyak polisi untuk pengamanan pilkada di 101 wilayah.

"Artinya, kalau siaga itu kalau bepergian harus izin. Tidak bisa (tanpa izin), karena kekuatannya suatu saat dibutuhkan untuk bertugas," kata Boy.

(baca: Jokowi: Demonstrasi Bukan Hak Memaksakan Kehendak dan Merusak)

Boy menegaskan, status siaga I Brimob ini bukan berarti akan ada gangguan keamanan yang terjadi, melainkan hanya antisipasi. Status siaga I ini juga diterapkan pada Pilkada serentak 2015 lalu.

"Kami kan enggak boleh underestimate kalau petugas. Harus siap, kalau ada apa-apa cepat. Apalagi menghadapi Pilkada," ujar Boy.