Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Usulan Sistem Proporsional Tertutup Menyedihkan dan Memprihatinkan

Kompas.com - 31/10/2016, 07:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyayangkan sikap pemerintah yang mengusulkan sistem proporsional tertutup untuk pemilu legislatif 2019.

Usulan yang tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tersebut, disebut Paloh, sebagai kebijakan yang menyedihkan dan memprihatinkan. 

 

"Usulan kembali ke proporsional tertutup itu menyedihkan dan memprihatinkan menurut saya," kata Paloh saat diwawancarai di Makassar, Minggu (30/10/2016).

Menurut Paloh, pemerintah kerap membuat kebijakan yang diputuskan dalam jangka waktu relatif cepat namun tak lama, keputusan tersebut diubah.

(Baca: Menkumham: Usulan Proporsional Tertutup Tak Melanggar Putusan MK)

Paloh mengatakan pemerintah semestinya menyampaikan argumentasi mengapa memilih untuk mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Penjelasan, kata dia, disampaikan untuk meminimalisasi polemik di publik. 

Paloh juga menilai usulan Pemerintah menggunakan sistem proporsional tertutup masih setengah hati.

Sebab, kata Paloh, jika alasan penggunaan sistem proporsional tertutup ingin memperkuat eksistensi dan peran partai politik, semestinya itu diikuti pula dengan sistem Pemilu Presiden seperti era Orde Baru, yakni dipilih MPR.

Menurut Paloh, pemilihan presiden melalui MPR merupakan bentuk kepercayaan rakyat terhadap partai di parlemen.

Itu, kata Paloh, sama seperti saat rakyat memercayai partai menentukan anggota legislatif yang berhak lolos ke parlemen.

(Baca: F-Nasdem Tolak Sistem Proporsional Tertutup dalam RUU Pemilu Usulan Pemerintah)

 

"Harusnya kalau mau konsisten jangan cuma diubah ke tertutup, sekalian saja dikembalikan Pemilu Presidennya ke MPR seperti dulu, kan kalau konsisten begitu," lanjut Paloh.

Sebelumnya Pemerintah melalui draf RUU Pemilu mengusulkan agar Pemilu Legislatif kembali ke proporsional tertutup. Opsi tersebut akhirnya memunculkan pro dan kontra di masing-masing partai politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com