Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Sepekan, Satgas Saber Pungli Terima Ribuan Aduan dan Serangan "Hacker"

Kompas.com - 29/10/2016, 05:06 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak diluncurkan pada Jumat (21/10/2016), oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima ribuan laporan praktik pungli dari masyarakat.

Anggota Tim Pengembangan Aplikasi Pengaduan Saber Pungli, Ali Hasny, memaparkan, berdasarkan data yang diterima Satgas pada Jumat (28/10/2016) pukul 14.00 WIB, tercatat ada 1087 pengaduan masyarakat melalui layanan SMS di nomor 1193.

Sementara itu, terdapat 88 pengaduan melalui call center, 73 pengaduan melalui aplikasi smartphone dan 936 pengaduan yang dikirimkan melalui email.

(baca: Mekanisme Kerja Satgas Saber Pungli)

"Jadi setelah diluncurkan minggu kemarin, SMS pengaduan yang masuk sudah 1087. Jumlahnya terus bertambah," ujar Ali di ruang Posko Satgas Saber Pungli, gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).

Ali menuturkan, hingga saat ini timnya masih terus melakukan pengembangan sistem untuk memenuhi ekspektasi pemerintah.

(baca: Satgas Saber Pungli Berwenang Rekomendasikan Sanksi Pemecatan Hingga Proses Pidana)

Pasalnya, tim pengembangan harus membuat aplikasi yang mampu menampung pengaduan dari seluruh Indonesia dalam waktu yang sangat singkat.

Selain itu, sistem pengaduan Saber Pungli juga akan diintegrasikan dengan website www.lapor.go.id.

"Memenuhi ekspektasi agak sulit. Kebutuhannya cukup luas, waktunya terbatas. Ini masih akan terus berkembang diintegrasikan dengan lapor.go.id supaya tidak overlap. Mungkin kedepannya akan ada perubahan lagi. Itu yang jadi tantangan," kata Ali.

Diretas

Membuat sistem pengaduan pungli bukan berarti tanpa tantangan dari sisi keamanan. Ali menuturkan, sejak seminggu lalu, website Saber Pungli telah mengalami beberapa kali serangan dari peretas.

(baca: Menteri PAN-RB: Tepergok Lakukan Pungli, PNS dan Polisi Langsung Dipecat)

Namun, dia memastikan sistem yang dikembangkan akan tetap dipertahankan sistem keamanannya.

Bersama tim desk cyber Kemenko Polhukam, dia mendesain sistem keamanan berlapis. Artinya, ada tiga layer keamanan, dari sisi pemograman, perangkat dan jaringan.

"Ini yang berusaha menjebol sistem atau serangan dari hacker juga banyak. Orang berusaha baik pasti ada yang ingin mengagalkan. Kami juga dibantu tim desk cyber Kemenko Polhukam. Mereka yang mempertahankan mati-matian dari sisi keamanan cyber-nya," ujar Ali.

Kompas TV Jokowi Minta Gubernur Ikut Berantas Pungli
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com