Jokowi Didesak Panggil Jaksa Agung dan Menkumham Bahas Dokumen Pembunuhan Munir

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta segera memanggil Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk berkonsolidasi terkait dugaan hilangnya dokumen hasil tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib.

Langkah tersebut dinilai cara paling sederhana untuk mengusut apakah dokumen tersebut benar-benar hilang atau tersimpan di suatu tempat.

"Presiden harus panggil dulu Menkumham dan Jaksa Agung. Kalau perlu Kapolri. Apa rekomendasinya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

(Baca: Pemerintah Diminta Beri Penjelasan soal Hilangnya Dokumen TPF Kasus Munir)

Jika konsolidasi internal sudah dilakukan, baru lah presiden mengambil langkah selanjutnya.

Termasuk apakah perlu untuk meminta keterangan dari Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pihak terkait lainnya untuk meminta penjelasan tentang dokumen TPF.

"Cari dulu siapa yang bertanggung jawab. Jangan langsung panggil SBY atau lainnya. Masa pemerintah enggak ada back up data," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memenangkan gugatan terhadap Kementerian Sekretariat Negara terkait permohonan agar pemerintah mempublikasikan laporan TPF kasus pembunuhan Munir.

(Baca: Kalah Gugatan Keterbukaan Informasi Kematian Munir, Kemensetneg Ajukan Banding)

Ketua Majelis Sidang, Evy Trisulo, dalam amar putusan sidang mengatakan bahwa pemerintah diminta segera mengumumkan hasil penyelidikan TPF kasus kematian Munir, seperti yang dimohonkan.

Adapun Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Mashrokan, bersikukuh bahwa laporan TPF atas kematian Munir memang tidak ada di Kemensetneg.

Kemensetneg sendiri saat ini tengah menunggu salinan putusan dari Majelis Komisioner KIP untuk dipelajari lebih lanjut sebelum menentukan apa langkah selanjutnya.