Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Gabungan Menangkap Basri, Pimpinan Kelompok Santoso

Kompas.com - 14/09/2016, 11:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan tugas gabungan di Poso menangkap Basri, orang kepercayaan Abu Wardah alias Santoso, pimpinan kelompok Mujahiddin Indonesia Timur yang tewas ditembak beberapa waktu lalu.

Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Rudy Sufahriadi mengatakan, dalam kelompok ini Basri dianggap pengganti sosok Santoso sebagai pimpinan kelompok.

"DPO atas nama Basri barusan saja tertangkap hidup-hidup di Poso Pesisir," ujar Rudy di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Basri ditangkap sekitar pukul 09.00 Wita. Penangkapan Basri bermula dari penyisiran satgas di wilayah hutan Poso Pesisir.

Kemudian, petugas menembak satu orang tak dikenal hingga tewas. Belakangan diketahui dia adalah Andika, anggota kelompok Santoso yang masuk daftar pencarian orang.

"Sesudah tertembak, kami cari lagi di pondok. Kemudian Basri kami tangkap," kata Rudy.

Saat ini, anggota kelompok Santoso yang tersisa sebanyak 13 orang, termasuk istri dari Basri.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat satgas Tinombala. Dengan demikian, ia meyakini kekuatan kelompok tersebut kian melemah.

"Masih ada Ali Kalora, orang kepercayaan Santoso. Tapi dia jauh di bawah kelasnya Santoso," kata Tito.

(Baca juga: Santoso Tewas, Polisi Sebut Masih Ada Pergantian Pucuk Pimpinan)

Sebelumnya, operasi Tinombala diperpanjang setelah masa tugasnya berakhir pada 6 Agustus 2016.

Dalam operasi Tinombala jilid kedua, tim satgas berhasil menewaskan Santoso. Tewasnya Santoso dianggap membuat motivasi anak buahnya kian menurun.

Hal itu yang menyebabkan satu per satu anggota kelompok Santoso menyerahkan diri kepada anggota Operasi Tinombala.

(Baca juga: KSAD: Operasi Tinombala Tak Perlu Dihentikan Sebelum Sisa Kelompok Santoso Menyerah)

Kompas TV Jenazah Teroris Santoso Tiba di RS Bhayangkara Palu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com