Penyelesaian Konflik Papua Masih Terkendala Minimnya Pengetahuan Aparat Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya menyelesaikan konflik Papua dengan berbagai macam pendekatan.

Presiden Jokowi, kata Jaleswari, dengan tegas mengatakan bahwa pembangunan Papua harus dilakukan berdasarkan keunikan yang dimiliki masyarakat Papua.

"Papua tidak lagi dibangun dengan pendekatan keamanan, tapi melalui pendekatan kesejahteraan," ujar Jaleswari dalam sebuah diskusi bertajuk "Merumuskan Kebijakan Konstruktif dalam Upaya Penyelesaian Konflik Papua Menuju Papua Damai" di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

"Presiden Jokowi sudah menegaskan pembangunan Papua harus dilakukan dengan hati," kata dia.

Namun, menurut Jaleswari, pemerintah masih mengalami kendala dalam membahasakan keinginan Presiden Jokowi ke tingkatan birokrasi yang menjalankan kebijakan pemerintah.

Jaleswari menuturkan masih ada jajaran birokrasi yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah Papua. Ini membuat kebijakan pemerintah yang menggunakan pendekatan kesejahteraan itu terhambat.

(Baca juga: Tembak Mati Pelajar, Kinerja Polisi Papua Jadi Sorotan Istana)

Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan dialog yang mengangkat berbagai persoalan di Papua. Hal tersebut dilakukan agar seluruh jajaran pemerintahan bisa paham saat mengimplementasikan upaya penyelesaian konflik di Papua.

"Ada ketidaktahuan atau pengetahuan yang minim tentang Papua. Bagaimana ke-ajeg-an (kekakuan) tidak berubah ketika Jokowi bicara sesuatu yang baru soal Papua. Dialog diharapkan bisa melengkapi pengetahuan tentang Papua," ucapnya.

Jaleswari pun sependapat dengan pernyataan Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Gajah Mada, Profesor Dr Purwo Santoso yang menilai upaya penyelesaian konflik melalui kebijakan otonomi khusus tidak akan menyelesaikan akar masalah.

"Saat bicara soal Papua seringkali kita biacara soal uang. Dengan uang yang begitu besar tapi Papua tidak juga sejahtera. Uang bukan persoalan di Papua," tuturnya.

(Baca juga: Akademisi: Uang Tidak Menyelesaikan Masalah di Papua)