Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Tim Gabungan Polri Minta Keterangan Mantan Kalapas Nusakambangan Terkait Freddy Budiman

Kompas.com - 29/08/2016, 08:31 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim gabungan pencari fakta bentukan Polri akan meminta keterangan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Liberty Sitinjak, terkait testimoni Freddy Budiman.

Pemeriksaan akan dilakukan di Nusa Tenggara Timur karena saat ini Liberty menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di NTT.

"Ya benar. Sebentar lagi akan bertemu di Kupang," ujar anggota tim gabungan, Hendardi kepada Kompas.com, Senin (29/8/2016).

Liberty akan dimintai keterangannya seputar pertemuan Freddy dengan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Dalam pertemuan dua tahun silam itu, Liberty turut hadir dalam pertemuan mereka.

"Tim ada 6 orang gabungan unsur internal dan eksternal," kata Hendardi.

Liberty sebelumnya sudah dimintai keterangan oleh tim independen dari Badan Narkotika Nasional.

Ia mengaku sempat ada petugas yang mengaku dari BNN mendatangi Lapas dan protes dengan pemasangan kamera CCTV yang ditujukan untuk mengawasi pergerakan Freddy Budiman.

Petugas BNN itu lalu mempersoalkan tentang pemasangan kamera pengawas yang dianggap tanpa koordinasi terlebih dulu.

Atas protes itu, Sitinjak mengaku tidak menggubrisnya. Liberty pun mengakui adanya tekanan yang diterimanya selama bertugas di sana, salah satunya dari Freddy.

Saat ditanya apakah dirinya pernah ditawari uang oleh Freddy, Sitinjak seolah membenarkannya.

"Hak dia (Freedy) menawarkan, hak saya menolak," kata dia.

Tim gabungan sebelumnya telah menyambangi Nusakambangan untuk memeriksa petugas lapas dan para terpidana yang menyaksikan pertemuan Freddy dengan Haris.

Salah satunya adalah John Kei, terpidana kasus pembunuhan.

Menurut John Kei, kata Hendardi, apa yang disampaikan Haris ke media sama persis dengan apa yang dikatakan Freddy dua tahun silam.

Tim gabungan juga telah memeriksa adik Freddy Budiman, Latief alias Johny Suhendar di lapas Salemba.

Latief diduga mengetahui informasi terkait apa yang diutarakan Freddy soal keterlibatan oknum polisi dalam peredaran narkoba.

Penyidik yang menangani kasus Freddy, baik di Polda Metro Jaya maupun Bareskrim Polri juga telah dimintai keterangan.

Termasuk dua penyidik polisi di Polda Metro Jaya yang telah diberhentikan dan dipidana karena terbukti membantu bisnis Freddy.

Kompas TV Video Freddy Budiman Diduga Berisi Nama Polisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com