Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Ruhut Provokasi SBY, Ini Kata Syarief Hasan

Kompas.com - 23/08/2016, 14:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan membantah telah memprovokasi Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot Ruhut Sitompul dari Koordinator Juru Bicara Partai.

"Mekanisme yang mengawasi legislatif itu Dewan Kehormatan. Sekalipun saya Waketum, saya tak punya wewenang untuk menilai anggota DPR," kata Syarief saat dihubungi, Selasa (23/8/2016).

Syarif menegaskan bahwa Partai Demokrat adalah partai modern. Semua keputusan, lanjut dia, diambil sesuai mekanisme yang berlaku.

(Baca: Inikah Penyebab Ruhut Dicopot sebagai Koordinator Jubir Demokrat?)

"Tidak ada like and dislike. Pak SBY juga tidak bisa dipengaruhi siapa pun dalam mengambil keputusan," ucap Syarief.

Syarief belum mengetahui apakah dirinya akan mengikuti langkah Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin yang berencana melaporkan Ruhut ke MKD.

Sebab, Syarief mengaku belum membaca berita soal Ruhut yang menyebut namanya. "Saya belum baca sendiri soalnya. Saya akan lihat dulu," ucap Syarief.

Ruhut Sitompul sebelumnya menuding pencopotannya dari Demokrat lantaran dirinya kerap bersuara lantang dalam kasus Putu Sudiartana.

"Ini semua bermula dari para pembisik-pembisik itu, Amir Syamsuddin, Syarief Hasan. Ingat waktu itu Amir Syamsuddin bikin konferensi pers soal Putu, dia kumpulkan semua jubir dan aku sebagai koordinator malah tidak diajak? Mereka malah membela Putu, sementara aku dari awal bilang, 'Pecat!', aku bela KPK," ujar Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Senin siang.

Ruhut mengaku, dirinya selalu terdepan dalam membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meyakini bahwa Putu Sudiartana bersalah lantaran terjaring dalam OTT.

Sementara itu, dalam konferensi pers tersebut sejumlah petinggi partai yang dipimpin Amir, sebut Ruhut, mempertanyakan sikap KPK.

Amir keberatan dituding memprovokasi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot Ruhut dari jabatan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

(Baca: Bantah Provokasi SBY, Amir Syamsuddin Ancam Laporkan Ruhut ke MKD)

Selain Amir, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan juga mendapat tudingan serupa. "Ini cara dia melecehkan beberapa kader utama Partai Demokrat sangat mungkin kami laporkan ke MKD secara pribadi," kata Amir kepada Kompas.com, Selasa (23/8/2016).

Kompas TV Ruhut: Yang Bisa Putuskan Hanya SBY
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com