Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Provokasi SBY, Amir Syamsuddin Ancam Laporkan Ruhut ke MKD

Kompas.com - 23/08/2016, 09:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengancam akan melaporkan Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Amir keberatan dituding memprovokasi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot Ruhut dari jabatan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Selain Amir, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan juga mendapat tudingan serupa.

"Ini cara dia melecehkan beberapa kader utama Partai Demokrat sangat mungkin kami laporkan ke MKD secara pribadi," kata Amir kepada Kompas.com, Selasa (23/8/2016).

(Baca: Ruhut: SBY Masih Sayang sama Aku, Ini Hanya Ulah Para Penjilat!)

Amir menegaskan, ia sama sekali tidak meminta SBY untuk mencopot Ruhut dari Koordinator Juru Bicara Partai. Ia yakin kader lainnya juga tidak bersikap demikian. Keputusan untuk mencopot Ruhut dari Koordinator Juru Bicara, lanjut Amir, adalah murni keputusan SBY.

Sikap Ruhut yang menyalahkan pencopotannya dengan menuding kader lain, lanjut Amir, justru membuat banyak kader Demokrat merasa tak nyaman.

"Sudah banyak kader utama yang merasa tidak nyaman. Ini menjadi tontonan yang tidak lucu kepada publik. Partai Demokrat akan ditertawakan orang kalau tidak ada langkah tegas yang kami lakukan," ucap Amir.

(Baca: Ini Isi Pesan SBY untuk Ruhut Sitompul)

Ruhut Sitompul sebelumnya menuding pencopotannya dari Demokrat lantaran dirinya kerap bersuara lantang dalam kasus Putu Sudiartana.

"Ini semua bermula dari para pembisik-pembisik itu, Amir Syamsuddin, Syarief Hasan. Ingat waktu itu Amir Syamsuddin bikin konferensi pers soal Putu, dia kumpulkan semua jubir dan aku sebagai koordinator malah tidak diajak? Mereka malah membela Putu, sementara aku dari awal bilang, 'Pecat!', aku bela KPK," ujar Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Senin siang.

Ruhut mengaku, dirinya selalu terdepan dalam membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meyakini bahwa Putu Sudiartana bersalah lantaran terjaring dalam OTT.

Sementara itu, dalam konferensi pers tersebut sejumlah petinggi partai dipimpin Amir, sebut Ruhut, mempertanyakan sikap KPK.

Kompas TV Ruhut: Yang Bisa Putuskan Hanya SBY
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung pada Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung pada Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com