Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibunda Gloria Natapradja: Menyakitkan, Anak Saya Korban Diskriminasi!

Kompas.com - 15/08/2016, 18:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ira Natapradja merasa sakit hati setelah putrinya, Gloria Natapradja Hamel, digugurkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2016 yang akan digelar di Istana, Jakarta.

Gloria digugurkan karena memegang paspor Perancis. Karena itu, ia dianggap bukan warga negara Indonesia. Ia merasa puterinya diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah.

Ira mengatakan, awal Agustus 2016, Ira dipanggil pihak Garnisun dan Kemenpora mempertanyakan kewarganegaraan Gloria.

"Mereka juga tanya, apakah saya punya KK, KTP dan paspor Indonesia. Ya saya bilang punya, memang saya warga negara Indonesia," ujar Ira saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/8/2016).

(baca: Gloria Natapradja Hamel Gugur dari Paskibraka Istana karena Punya Paspor Perancis)

Ira juga menjelaskan bahwa nama Gloria tercantum dalam KK. Hanya, Gloria memang memegang paspor Perancis. Sang ayah memang warga negara Perancis.

Paspor itu digunakan sebagai identitasnya jika bepergian ke luar negeri. Sebab, Gloria masih berumur 16 tahun sehingga belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Namun, rupanya penjelasan itu saja belum cukup. Pihak Garnisun dan Kemenpora meminta Gloria membuat surat pernyataan yang ditandatangani orangtua bahwa dia akan memilih warga negara Indonesia, kelak.

"Tiga hari lalu, Gloria minta saya datang ke PP PON, asrama dia. Gloria bikin pernyataan bahwa dia akan jadi WNI, ya saya datang untuk tanda tangan," ujar Ira.

(baca: Menpora Akui Kecolongan soal Gloria Natapradja, Paskibraka Berpaspor Perancis)

Namun, saat itu pula Ira mengetahui bahwa sang putri tak mengikuti rangkaian kegiatan Paskibraka lagi.

"Soalnya saat saya datang, teman-temannya itu pergi ke Istana untuk latihan. Anak saya ditinggal sendirian. Ya, walaupun bersama pengasuh, tapi apa artinya semua itu?" ujar Ira.

"Saat itulah saya merasa itu menyakitkan, merasa anak saya ini dibeda-bedakan, menjadi korban diskriminasi," lanjut dia.

Sebab, ia merasa sudah tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi soal kewarganegaraan anaknya. Namun, ternyata segala penjelasannya tidak digubris Garnisun dan Kemenpora sehingga Gloria tetap dicoret dari Paskibraka.

 

(Baca: Pemerintah Diminta Tak Mendiskriminasi Calon Paskibraka Gloria Natapradja)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com