Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sebut Demokrat DKI Gabung Koalisi Kekeluargaan Tanpa Sepengetahuan SBY

Kompas.com - 11/08/2016, 11:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul memastikan keikutsertaan Demokrat dalam Koalisi Kekeluargaan bukan atas instruksi ataupun restu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Ruhut menilai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI Jakarta-lah yang mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan itu.

"Kalau ditanya apa SBY sudah tahu, ya belum dong. Aneh ini, apa koalisi, siapa yang dicalonkan juga belum jelas," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (11/8/2016).

Ruhut mengatakan, hingga kini Majelis Tinggi DPP Demokrat yang dipimpin SBY bahkan belum mengambil keputusan apa pun terkait Pilkada DKI Jakarta, termasuk membentuk koalisi.

"Beberapa daerah ada yang sudah ada keputusan, seperti Banten, tetapi DKI belum dong," kata dia.

Ruhut pun menilai Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk oleh tujuh partai di DKI ini hanyalah upaya untuk melawan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Apa pun keputusan yang nantinya diambil oleh koalisi ini, lanjut Ruhut, keputusan akhir sepenuhnya tetap ada di tangan SBY.

"Ke mana Demokrat menjatuhkan dukungan tetap di tangan Ketum. Itu amanat UU sama semua parpol begitu. Parpol itu hanya di tingkat pusat. Tingkat I dan II hanya kepanjangan tangan," kata anggota Komisi III DPR ini.

Selain Demokrat, enam partai lain yang ada dalam Koalisi Kekeluargaan ialah PDI-P, Gerindra, PPP, PKS, PKB, dan PAN.

Sama halnya dengan Demokrat, keputusan enam parpol lain untuk membentuk koalisi baru diambil di tingkat DPW.

(Baca juga: Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan)

Adapun tiga parpol lainnya, yakni Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura, sudah sepakat untuk mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Kompas TV 7 Parpol Berkoalisi untuk Lawan Koalisi Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com