Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Tiru Presiden Filipina, Haris Azhar Tantang BNN Ungkap “Pelabuhan Tikus” dan Nama Gembong Narkoba

Kompas.com - 08/08/2016, 20:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Haris Azhar berharap, agar Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat memanfaatkan besarnya jumlah penduduk Indonesia di dalam upaya pemberantasan narkoba.

Salah satunya, dengan membuka informasi jalur “pelabuhan tikus” dan identitas bandar narkoba besar yang masih berkeliaran.

“Dengan momentum apa yang terjadi di Filipina, saya mau mengajak BNN. Berani enggak BNN buka di mana saja lokasi pelabuhan tikus yang biasa digunakan sebagai lokasi penyelundupan narkoba,” kata Haris di Kantor Seknas Peradi, Senin (8/8/2016).

“Rakyat Indonesia itu jumlahnya lebih dari 240 juta orang. Ajak dong berpartisipasi untuk membongkar pelabuhan itu,” lanjut dia.

(Baca: Ada Petugas BNN Protes Kamera CCTV Dipasang di Sel Freddy Budiman)

Selain itu, Haris menilai, BNN selama ini masih kurang transparan di dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, BNN kerap mengungkap adanya narkoba jenis baru yang diperoleh dari hasil penangkapan seorang bandar.

Namun, lanjut dia, BNN tidak pernah mengungkap secara gamblang, bagaimana dan dari mana jalur masuk narkoba itu. Selain itu, juga tidak diungkap siapa saja pihak yang menjadi penyuplai narkoba tersebut.

“Meski masih dalam tahap pengejaran, setidaknya bisa diungkap siapa gembongnya, bagaimana ciri-cirinya. Sehingga, kita bisa juga membantu,” kata dia.

(Baca: Mantan Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Uang oleh Freddy Budiman)

Sebelumnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte berencana memublikasikan nama-nama pejabat negara yang terlibat dalam perdagangan narkotika. Meski demikian, pemerintah Filipina memberi kesempatan kepada para pejabat yang namanya dipublikasikan untuk membersihkan nama mereka.

"Demi Tuhan, kalian akan terkejut melihat daftar itu. Presiden akasn membeberkan nama 27 politisi lokal itu dalam waktu dekat," kata Salvador Panelo, penasihat hukum Duterte dua hari lalu.

(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Bulan lalu, Presiden Duterte menyebut lima jenderal polisi terlibat dalam peredaran narkoba di Filipina. Kelima jenderal itu, tiga di antaranya masih aktif berdinas, membantah semua tuduhan yang dilontarkan Duterte.

Kepolisian Filipina mengatakan, sejak Duterte berkuasa setidaknya 400 tersangka pengedar narkotika tewas. Di sisi lain, 4.500 orang ditahan dan 585.805 orang lainnya menyerah. Namun, angka ini belum mencakup tersangka pengedar yang tewas dibunuh kelompok-kelompok massa non-kepolisian.

Kompas TV BNN Periksa Mantan Kalapas Nusakambangan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com