Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

130 Pengacara Siap Bela Haris Azhar

Kompas.com - 08/08/2016, 16:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar telah menunjuk Luhut Pangaribuan sebagai kuasa hukum dalam menghadapi laporan yang dilayangkan Polri, TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) ke Bareskrim.

Namun, tak hanya Luhut, ada ratusan pengacara lain yang siap membantu Haris dalam menghadapi gugatan itu.

“Ada 130 pengacara yang secara spontan ikut memberikan perhatian, perlindungan dan bantuan mana kala terjadi sesuatu yang tidak benar kepada saudara Haris,” kata Luhut di Kantor Seknas Peradi, Senin (8/8/2016).

(Baca: Todung Mulya Lubis Sejajarkan Haris Azhar dengan Munir di Era Soeharto)

Luhut yang juga menjabat Ketua Umum Peradi itu mengungkap, pengacara yang memberikan bantuan kepada Haris tak hanya berasal dari Peradi. Organisasi advokat lain pun turut serta memberikan bantuan itu. 

"Advokat ini peduli terhadap pemberantasan narkoba. Tanpa melihat dari organisasi dimana mereka bernaung, bahkan Presiden menganggap masalah narkoba ini adalah masalah yang serius,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejauh ini belum ada tindakan apapun yang ditempuh Polri, TNI maupun BNN terhadap Haris. Kendati demikian, ia menegaskan, jika pihaknya siap mendampingi Haris apabila dirinya akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Haris Azhar dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah menyampaikan cerita Freddy Budiman, gembong narkoba yang sudah dieksekusi mati.

Haris menyebut, ada peran ketiga instansi itu di balik bisnis yang dijalankan Freddy. Informasi itu diberikan Haris berdasarkan keterangan yang diberikan Freddy 2014 silam.

Bongkar Mafia Narkoba 

Dalam kesempatan itu, Haris mengucapkan terima kasih kepada para pengacara yang berniat membantu. Menurut dia, tak hanya pengacara yang berdomisili di Jakarta yang ingin memberikan bantuan, tetapi juga pengacara dari daerah lain.

“Ada temen dari Aceh, Poso, Papua, Makassar. Bakan ada dari Makassar itu 30 nama siap bergabung,” ujar Haris.

Menurut Haris, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengungkap bisnis gelap narkoba yang teradi beberapa waktu terakhir.

Ia beralasan, jika keterangan Freddy diungkap tahun 2014, maka informasi itu hanya akan dianggap angin lalu.

(Baca: Pelaporan Haris Azhar, Pesan Salah ke Publik dalam Upaya Pemberantasan Narkoba)

Sebab, publik dan aparat penegak hukum saat itu tengah sibuk dengan perayaan Pemilu dan Pilpres 2014. Sementara itu, jika diungkap tahun berikutnya, ia menilai, pemerintah belum siap lantaran masih dalam masa transisi.

Polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang terjadi, menjadi salah satu indikasi jika pemerintah masih perlu melakukan pembenahan.

“Karena itu, setelah semua selesai, ini merupakan waktu yang tepat untuk mengungkap mafia narkoba yang menggurita,” tandasnya.

Kompas TV Kapolri: Pengawasan Internal, Penyidikan Internal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com