Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepolisian Bantah Mengkriminalisasi Haris Azhar Terkait Cerita Freddy Budiman

Kompas.com - 06/08/2016, 07:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, pihaknya tidak secara sengaja ingin mengkriminalisasi Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Menurut dia, berdasarkan hasil kajian di internal Polri, informasi yang disebarkan Haris berdasarkan cerita Freddy Budiman tidak didasari fakta dan bukti yang jelas dan bisa berujung pada pencemaran nama baik.

"Tolong dipahami lagi apa itu kriminalisasi. Kami hanya inginkan apa yamg disampaikan didukung fakta yang kuat, yang memadai, supaya tidak jadi fitnah atau asumsi," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

"Dampaknya akan sangat luas bagi orang yang terkena omongan itu," lanjut dia.

Agus mengatakan, akan lebih baik jika informasi tersebut diberikan Haris lebih awal dan langsung ke pihak yang disebut dalam percakapan itu. Selain Polri, Haris juga menyebut TNI dan Badan Narkotika Nasional turut diseret Freddy dalam ceritanya.

Agus mengatakan, laporan Polri terhadap Haris bukan karena tidak suka dikritik.

"Tak ada anggapan Polri tidak mau dikoreksi, Polri resisten terhadap kritikan," kata Agus.

Ke depannya, Agus berharap masyarakat secara terbuka menyampaikan informasi yang diperoleh mengenai oknum nakal di Polri langsung ke instansi tersebut. Jangan sampai informasinya menyebar luas di dunia maya karena berpotensi melanggar pencemaran nama baik melalui media elektronik.

"Kami menyadari mungkin ada hal yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai apa yang dilakukan, tidak usah ragu, tidak usah segan untuk laporkan tiap hal yang berkaitan dengan Polri," kata Agus.

Agus menekankan, dalam informasi yang disampaikan, harus ada bukti kuat yang dilampirkan.

Terkait informasi dari Haris, Polri telah membentuk tim independen dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum untuk menindaklanjutinya.

"Kapolri memberi atensi terhadap permasalahan yang ada. Tim sudah bekerja, mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan," kata Agus.

Kompas TV TNI, Polri, dan BNN Laporkan Koordinator Kontras ke Bareskrim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com