Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Sayangkan "Curhat" Freddy Budiman Tak Diungkap Sejak Awal

Kompas.com - 01/08/2016, 13:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyayangkan informasi dari gembong narkoba Freddy Budiman terkait keterlibatan sejumlah oknum aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba tak terungkap lebih awal.

Ia menilai hal tersebut merupakan permasalahan serius yang bisa diusut lebih dalam jika diungkap sejak lama. Informasi keterlibatan petinggi penegak hukum itu diungkapkan aktivis HAM, Haris Azhar yang mengaku mendapat cerita dari Freddy.

"Seandainya sebelum (Freddy dihukum mati), masih ada yang bisa dirujuk atau ditanyakan tentang pengakuan Freddy. Juga disayangkan pengakuan yang sudah dari 2014 baru disampaikan kemarin. Kenapa tidak dari dulu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/8/2016).

(Baca: Kontras Ungkap "Curhat" Freddy Budiman soal Keterlibatan Oknum Polri dan BNN)

Namun, lanjut dia, karena informasi tersebut kini telah dibeberkan ke publik maka sudah menjadi masalah publik. Menurut dia, perlu penyelidikan lebih lanjut agar pihak-pihak yang diduga terlibat, seperti Badan Narkotika Nasional, TNI dan Polri tak digantung sebagai tertuduh.

Institusi-institusi tersebut juga diharapkan lebih aktif dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum mereka. Hidayat pun mengusulkan agar Komisi I dan III DPR sebagai komisi terkait segera melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk memperjelas informasi yang ada.

"Saya mengusulkan pada awal masa sidang yang akan datang ini jadi bagian yang diprioritaskan," ujarnya.

(Baca: Ini Alasan Haris Azhar Baru Ungkap "Curhat" Freddy Budiman Sekarang)

Presiden Joko Widodo pun diharapkan dapat memberi perhatian lebih terhadap pengungkapan ini.

"Kalau ini pengakuan tidak benar harus ada konsekuensinya," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

Sementara itu, Haris Azhar siap mempertanggungjawabkan informasi yang dibeberkannya kepada publik. Ia menilai hal itu bukan soal pro atau kontra hukuman mati, tetapi untuk membongkar kejahatan yang melibatkan oknum pejabat.

(Baca: Wiranto Minta Masyarakat Tak Berpolemik soal Cerita Freddy Budiman)

Kesaksian Freddy, menurut Haris, didapat pada masa kesibukan memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014. Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar.

Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

"Kalau saya mau selundupkan narkoba, saya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai, dan orang yang saya hubungi itu semuanya titip harga," kata Haris mengulangi cerita Freddy, di Kontras, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Kompas TV Kontras Siap Tanggung Jawab soal Cerita Freddy
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com