Fadli Zon Desak Penegak Hukum Telusuri "Curhat" Freddy Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon terkejut dengan pernyataan aktivis HAM, Haris Azhar, soal pengakuan Freddy Budiman yang mengungkap adanya keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba.

Fadli menyayangkan informasi tersebut disampaikan setelah Freddy dieksekusi. Padahal, informasi tersebut bisa menjadi temuan awal untuk menelusuri peredaran narkoba yang lebih jauh.

"Bisa diungkap dan jaringannya pun bisa dihentikan. Freddy boleh mati tapi jaringan tetap ada. Ini harus diungkap," tutur Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/8/2016).

(Baca: Kontras Ungkap "Curhat" Freddy Budiman soal Keterlibatan Oknum Polri dan BNN)

Pengungkapan tersebut, kata Fadli, untuk menghindari bermacam spekulasi yang beredar di masyarakat. Pihak-pihak yang diduga terlibat, seperti pejabat Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, hingga TNI juga harus mengklarifikasi terkait informasi tersebut.

Adapun jika memang ada oknum aparat penegak hukum yang terbukti terlibat, maka harus dijatuhi sanksi tegas.

"Jika tidak, sampai kapanpun narkoba tidak akan bisa diberantas," ucap Fadli.

Koordinator Kontras Haris Azhar sebelumnya mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat BNN, Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

(Baca: Ini Alasan Haris Azhar Baru Ungkap "Curhat" Freddy Budiman Sekarang)

Freddy bercerita pada tahun 2014 kepada Haris. Namun, Haris baru mengungkapkan kesaksian tersebut kepada publik beberapa saat sebelum Freddy dieksekusi pada Jumat (29/7/2016) dini hari.

Haris siap mempertanggungjawabkan informasi yang dibeberkannya kepada publik.

Ia menilai hal itu terlepas dari pro atau kontra hukuman mati, tetapi untuk membongkar kejahatan yang melibatkan oknum pejabat.

(Baca: Kabareskrim: Kita Tindak Tegas jika Ada Polisi yang Terlibat Kasus Freddy Budiman)

Kesaksian Freddy, menurut Haris, didapat pada masa kesibukan memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014. Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar.

Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

"Kalau saya mau selundupkan narkoba, saya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai, dan orang yang saya hubungi itu semuanya titip harga," kata Haris mengulangi cerita Freddy, di Kontras, Jakarta, Jumat (29/7/2016).