Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Anggapan Dicopot karena Akan Maju Pilpres 2019, Ini Jawaban Anies Baswedan

Kompas.com - 28/07/2016, 18:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencopotan Anies Baswedan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga saat ini masih menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan masyarakat.

Kinerja Anies Baswedan dinilai tidak memperlihatkan hasil yang buruk. Karena itu, ada dugaan bahwa pencopotan Anies terkait persaingan politik jelang Pemilihan Presiden 2019.

Pertanyaan itu juga mencuat setelah sahabat Anies, Ipong Witono, tiba-tiba berucap, "Sampai jumpa di 2019," setelah Anies diumumkan terkena reshuffle kemarin, Rabu (27/7/2016).

Ucapan yang entah serius atau bercanda itu terekam oleh wartawan kemudian menjadi berita dan masif menjadi viral di media sosial.

Benarkah Anies Baswedan ingin maju dalam Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang?

Kompas.com yang menemui Anies di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016), bertanya hal yang sama. Lantas apa jawaban Anies?

"Saya tegas sama sekali enggak ada (rencana maju capres). Saya ngomong apa adanya kok dan itu bisa dinilai," ujar Anies.

Dia juga membantah jika ada kabar bahwa dirinya telah melaksanakan konsolidasi terkait Pilpres 2019.

"Kalau mau konsolidasi itu syaratnya harus ada yang dikonsolidasikan. Apa yang mau saya konsolidasikan? Wong saya ini di kantor, kerjanya sama eselon," ujar dia.

Spekulasi

Anies mengatakan, apa yang ia kerjakan selama jadi menteri adalah kerja-kerja untuk mengembangkan dunia pendidikan Tanah Air.

Ia menyebut beberapa contoh, antara lain menggembar-gemborkan imbauan mengantar anak sekolah saat masuk ke tahun ajaran baru, perubahan kurikulum sekolah kejuruan, mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sebagainya.

(Baca juga: Dicopot sebagai Mendikbud, Ini Harapan Anies Baswedan kepada Muhadjir Effendy)

Namun, ia mengerti bahwa tidak semua orang melihat kerja dirinya merupakan kerja untuk dunia pendidikan.

"Kalau kami imbau orangtua mengantar anaknya sekolah, itu frame pendidikan supaya orangtua bisa interaksi dengan guru. Tetapi, kalau dilihat frame-nya politik, jutaan orang jadi bergerak sehingga berbahaya, ya gimana dong? Kalau saya maksudnya obyektif, demi dunia pendidikan," ujar Anies.

"Jadi, menurut saya, (wacana maju capres) lebih kepada ada spekulasi-spekulasi orang-orang dalam membaca situasi ini dan spekulasi itu tergantung frame yang dia miliki," kata dia.

(Baca juga: Akhiri Jabatan Mendikbud, Anies Kirim Surat ke Semua Guru)

Anies juga haqqul yaqiin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak berpikir demikian.

"Saya tidak melihat itu di mata Presiden atau Wakil Presiden," ujar Anies.

Anies dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu. Presiden mengangkat Muhadjir Effendy untuk menggantikan Anies.

Kompas TV Presiden Umumkan Reshuffle Kabinet Kerja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com