Jokowi: Tak Ada Visi Misi Menteri, yang Ada Visi Misi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya bekerja padu. Kabinet, kata Kepala Negara, harus solid, kompak dan saling mendukung.

"Tak ada lagi yang saling menyalahkan. Kalau ada yang kurang ya kekurangan kita semuanya," kata Jokowi saat membuka rapat paripurna kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Khusus bagi menterinya yang baru dilantik siang ini, Jokowi juga menekankan bahwa tidak ada visi-misi menteri. Yang ada, kata dia, adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.

"Semua kementerian dan lembaga harus satu garis lurus dengan visi misi saat ini," kata dia.

Dalam hal mengambil kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat, Presiden juga mengingatkan hal itu harus dibicarakan terlebih dahulu di rapat kabinet.

Dan sebelum rapat kabinet harus dirapatkan dulu di menteri koordinator. "Jangan sampai ada yang berkaitan dengan rakyat langsung dikeluarkan SK menteri. Harus dibicarakan dulu minimal di ratas," kata dia.

Jika rapat kabinet sudah mengambil keputusan, maka semuanya harus satu suara dan memberikan dukungan penuh. Semua menteri harus menjalankan secara konsisten keputusan itu.

"Tak ada lagi yang jalan sendiri. Apalagi kalau sudah keluar perpres misalnya. Semua harus satu. Memberi dukungan penuh," ucap Jokowi.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang. Di antara menteri yang dicopot, tercatat Menko Kemaritiman Rizal Ramli adalah menteri yang kerap berseteru dengan Menteri lain di ruang publik.

Di awal jabatannya ia berseteru dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno terkait pembelian 350 pesawat airbus Garuda Indonesia. Rizal juga berseteru dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said soal perpanjangan kontrak freeport, proyek 35.000 Megawatt, hingga pembangunan blok masela.

Terakhir Rizal berseteru dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok terkait penghentian reklamasi Pulau G di Pantai Utara, Jakarta.