Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I Nilai Larangan Main Pokemon Go Berlebihan

Kompas.com - 20/07/2016, 15:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menganggap pengumuman tentang larangan memainkan permainan Pokemon Go sebaiknya tak perlu diumbar ke publik.

Menurutnya yang terpenting adalah implementasi terhadap aturan larangan tersebut. Hanafi menanggapi adanya larangan memakinkan permainan tersebut di area kantor sejumlah institusi.

"Sebaiknya tidak usah pakai pengumunan atau koar-koar yang penting dieksekusi saja. Kalau jangan, ya jangan. Enggak usah larut di euforia Pokemon," tutur Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

"Ya berlebihan saya kira," sambung dia.

Namun, ia tak menampik saat disinggung mengenai rencana Komisi I membahas permainan yang diciptakan pengembang asal Amerika Serikat itu.

Menurutnya, permainan tersebut sudah ramai menjadi wacana publik, oleh karena itu isu tersebut layak dibahas dalam rapat komisi.

"Apakah betul isu ini sedemikian genting, ada ancaman atau promosi aplikasi baru," kata Hanafi.

Sementara itu, Anggota Komisi I Tantowi Yahya mengatakan Indonesia bukan negara pertama yang sejumlah instansinya melarang Pokemon Go. Rusia sebelumnya tidak memperbolehkan permainan tersebut dimainkan aparatur penyelenggara negara atas alasan keamanan.

Namun menurutnya, pelarangan semacam itu belum perlu dilakukan di DPR mengingat tidak ada wilayah rahasia di gedung parlemen.

"Untungnya di rumah rakyat ini, kami tidak ada ruang rahasia. Tapi kalau instansi pemerintah lainnya, mungkin mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi," kata Tantowi.

Pihak Istana melarang bermain "Pokemon Go" di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta. Selebaran mengenai larangan ini sudah ditempel di sejumlah lokasi, salah satunya di pintu masuk ruangan pers.

Selebaran tersebut berbunyi, "Dilarang bermain atau mencari Pokemon di lingkungan Istana".

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, permainan Pokemon Go dilarang karena dapat mengganggu aktivitas di lingkungan Istana Presiden.

(Baca: Dilarang Main "Pokemon Go" di Istana Kepresidenan)

"Ya, (dilarang), ini kan kantor Presiden, masa mau main Pokemon Go," kata Bey saat dikonfirmasi Kompas.com.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com