Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyandera Tiga WNI Hubungi Pemilik Kapal

Kompas.com - 11/07/2016, 13:17 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok bersenjata yang menyandera tiga anak buah kapal warga negara Indonesia menghubungi pemilik kapal yang berbendera Malaysia, Minggu (10/7/2016).

"Pihak penyandera sudah menghubungi pemilik kapal melalui ABK yang disandera," ucap Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi saat jumpa pers di Kantor Kemlu, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Namun, Menlu tak mengungkapkan identitas kelompok penyandera dan apa isi komunikasi tersebut.

Menlu mengatakan, pada Senin pagi, dirinya sudah berkomunikasi dengan Menlu Filipina dan Menlu Malaysia. Indonesia meminta agar kedua negara tersebut memberi perhatian terhadap kasus ini.

(baca: Soal Penculikan 3 WNI, Kemenlu RI Berkoordinasi dengan Malaysia dan FiIipina)

Konsulat RI di Tawau, Malaysia juga sudah mengirim staf untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia dan pemilik kapal.

"Kejadian seperti ini merupakan kejadian yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Upaya serius harus dilakukan segera, baik oleh pemerintah Malaysia dan Filipina," kata Menlu.

"Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dalam upaya pembebasan sandera dalam waktu sesegera mungkin. Keselamatan sandera tetap merupakan prioritas," tambah Menlu.

Adapun mengenai kronologi penyanderaan, Menlu menjelaskan, kapal pukat berbendera Malaysia disergap speed boat di perairan Malaysia pada Sabtu (9/7/2016) pukul 23.30.

Speed boat tersebut berisi lima lelaki bersenjata api. Dari tujuh penumpang kapal pukat, empat orang diantaranya dibebaskan. Tiga ABK WNI kemudian dibawa ke perairan Filipina.

(baca: Tak Punya Paspor, 4 ABK Ini Justru Selamat dari Penculikan)

Menurut Menlu, pemerintah Indonesia baru menerima laporan resmi soal penyanderaan tersebut pada 10 Juli. Informasi yang diterima, tiga WNI yang disandera memiliki izin kerja resmi di Malaysia.

Sebelum penyanderaan 3 WNI, tujuh anak buah kapal (ABK) WNI lebih dulu disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan.

Penyanderaan itu terjadi pada Senin (20/6/2016). Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.

(baca: Menhan Filipina Minta Ryamizard Tidur Enak Saja Menunggu Pembebasan 7 WNI)

Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016.

Selain itu, empat ABK kapal tunda Henry juga disandera kelompok yang sama. Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016

Kompas TV Keluarga Berharap Abu Sayyaf Bebaskan 7 ABK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com