Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dasar yang Digunakan Pemerintah dalam Penetapan Idul Fitri pada 6 Juli 2016

Kompas.com - 04/07/2016, 19:15 WIB
Dani Prabowo,
Lutfy Mairizal Putra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan bahwa Idul Fitri 1437 Hijriah jatuh pada Rabu (6/7/2016). Penetapan ini dibuat dalam sidang isbat yang dilakukan di Kementerian Agama, Senin (4/7/2016).

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, penetapan dibuat berdasarkan metode hisab dan metode rukyat yang digunakan tim Kementerian Agama.

Berdasarkan penghitungan hisab, pada 29 Ramadhan 1437 Hijriah atau Senin (4/7/2016) selepas maghrib, posisi hilal masih berada di bawah ufuk.

"Hilal pada 29 ramadhan di bawah ufuk, minus 2 derajat 45 menit dan minus 0 derajat 49 menit," kata Menteri Lukman saat memimpin konferensi pers di Gedung Kementerian Agama, Senin.

Hasil penghitungan hisab itu kemudian juga dikonfirmasi dengan metode rukyat yang dilakukan.

Tim Kementerian Agama melakukan pengamatan hilal dari 90 titik pengamatan di seluruh wilayah Tanah Air. Pengamatan dilakukan oleh petugas yang telah disumpah.

"Semua provinsi, selain Sumatera Barat dan Aceh yang memang belum masuk waktunya, tidak ada satu pun yang melihat hilal," ujar Lukman.

Dengan dua pertimbangan tersebut, maka sidang isbat di Kementerian Agama memutuskan bahwa Idul Fitri atau 1 Syawal 1437 Hijriah jatuh pada Rabu (6/7/2016).

(Baca: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1437 H pada Rabu 6 Juli 2016)

"Bulan Ramadhan yang kita jalankan digenapkan menjadi 30 hari. Maka besok, Selasa kita masih berpuasa," kata Menteri Lukman saat memberikan keterangan pers, Senin.

"1 Syawal jatuh pada lusa, hari Rabu, 6 Juli 2016. Inilah yang disepakati bersama peserta sidang isbat," ucapnya.

Sidang isbat dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher dan Ketua MUI Ma'ruf Amin. (Baca: Sidang Isbat Dihadiri Pimpinan Komisi VIII dan Ketua MUI)

Para undangan yang berasal dari organisasi masyarakat Islam, dan para Duta Besar negara-negara Islam juga menghadiri sidang ini.

Kompas TV Persiapan Pemantauan Hilal Mulai Dilakukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com