Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Acungi Jempol KPK yang Terus Operasi Tangkap Tangan

Kompas.com - 01/07/2016, 09:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengaku prihatin kembali ditangkapnya oknum pengadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, KPK menangkap panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ia pun mengacungkan jempol atas kinerja KPK yang banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Para oknum pengadilan yang ditangkap KPK, kata dia, juga harus dihukum seberat-beratnya.

"Kita sedih. Semua aparat penegak hukum, (mari) hatinya paling dalam lah yang bicara. Ingat rakyat miskin karena ulah koruptor dan kok mereka tetap jadi koruptor juga," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/7/2016).

Ia menyayangkan, masih ada oknum pengadilan yang melakukan korupsi. Padahal, kata dia, hakim adalah wakil Tuhan. Begitu pun panitera, suatu saat juga bisa naik menjadi hakim.

(baca: Panitera PN Jakpus Ditangkap KPK Terkait Perkara Perdata)

Dari segi gaji, Ruhut menilai, angkanya tak kurang besar. Sehingga yang perlu dibenahi adalah dari masing-masing individu untuk meningkatkan kesadaran bahwa korupsi di peradilan harus dihentikan.

"Kalau remunerasi gajinya dinaikkan, enggak kurang kok itu. Apa sih yang dicari kok sampai begitu? Masalah hukum lagi. Sudah kebangetan," kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat itu.

Ruhut menambahkan, Komisi III berencana memanggil Mahkamah Agung usai libur Lebaran. Menurut dia, perlu ada pembahasan untuk menegakkan reformasi pengadilan dan semua aparat hukum harus bertanggungjawab.

"Baik itu pengacara, jaksa, hakim, dan masyarakat. Jangan lah kita coba nyogok-nyogok gitu. melemahkan iman mereka. Apalagi dia di pengadilan mewakili Tuhan. Jangan tergoda lah," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi kinerja KPK yang belakangan semakin gesit dalam menangkap koruptor.

(baca: Ruangan Panitera di PN Jakarta Pusat Disegel KPK)

"Kita dukung KPK terus. Kita acungi jempol lah ya. Bagi kami Demokrat, tetap dukung KPK siapapun yang di OTT," pungkas Ruhut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan, Kamis (30/6/2016).

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan informasi tersebut. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan detail dari KPK mengenai penangkapan tersebut.

Berdasarkan informasi, panitera tersebut ditangkap terkait kasus suap yang berhubungan perkara hukum di PN Jakpus. Selain panitera, KPK juga dikabarkan menangkap dua orang lainnya.

Kompas TV KPK Geledah Kantor Kepala Dinas Prasarana Jalan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com