Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kumpulkan Menteri dan Eselon I buat Bayar Zakat

Kompas.com - 30/06/2016, 10:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri Kabinet Kerja beserta jajaran eselon I di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/6/2016).

Jokowi ingin para pembantunya itu membayar zakat mal dan profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas merupakan penyalur zakat resmi milik pemerintah. 

 Pantauan Kompas.com sejak pukul 09.00 WIB, para menteri dan pejabat eselon I sudah mulai berdatangan ke Istana. Sebanyak 24 petugas dari Baznas juga tampak bersiap untuk menerima para menteri dan eselon I yang akan membayar zakat.

(Baca: Jokowi Akan Kumpulkan Menteri untuk Bayar Zakat)

Jokowi hadir untuk menyaksikan langsung proses pembayaran zakat ini pada pukul 09.50 WIB. Jokowi sebelumnya sudah menunaikan zakat mal dan profesi melalui Baznas di Istana Negara, Selasa (28/6/2016).

Zakat Presiden sebesar Rp 40.000.000 diterima langsung Ketua Baznas Bambang Sudibyo. Bambang mengapresiasi Presiden atas tauladannya yang baik bagi rakyat Indonesia dengan menunaikan zakatnya melalui pengelola zakat yang resmi.

(Baca: Jokowi Bayar Zakat Rp 40 Juta ke Baznas)

Bambang juga mengapresiasi langkah Jokowi yang mengumpulkan pejabat eselon I hingga menteri untuk membayar Zakat.

Menurut dia, langkah ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia untuk lebih termotivasi membayar zakat. Selain itu, kebijakan Presiden bisa mencetak tradisi baru seorang kepala negara.

"Dulu kan hanya Presiden, setiap tahun bayar zakatnya ke Baznas. Menterinya tidak. Sendiri-sendiri. Presiden ingin membuat tradisi baru," ujar dia.

Kompas TV Jokowi Ajak Pimpinan Lembaga Lebih Kompak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com