Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Tito Karnavian Hormati Seniornya...

Kompas.com - 29/06/2016, 06:07 WIB

The right man in the right place atau prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat dalam bekerja sebenarnya tidak membedakan status senior ataupun yunior orang tersebut.

Namun, di Indonesia, ‎keberadaan senior dan yunior adakalanya dapat memengaruhi hubungan dan kualitas kerja seseorang.

Apalagi jika dipengaruhi kultur ewuh pakewuh, rasa sungkan, yang sangat kuat, prinsip bekerja yang baik dan profesional dikhawatirkan bisa terhambat.

Kini, apakah Komisaris Jenderal M Tito Karnavian yang diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Kepala Kepolisian Negara RI benar-benar akan menjadi orang tepat di tempat yang tepat?

Tak lama setelah nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal M Tito Karnavian diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Kepala Kepolisian Negara RI, Rabu (15/6), ada yang menyangsikannya.

Pasalnya, beranikah Tito menegakkan disiplin dan integritas anggota Polri karena banyaknya oknum Polri yang dituduh bertindak korup.

”Kalau Pak Tito dapat membawa diri dengan baik, tak ewuh pakewuh terhadap para seniornya, ia akan berhasil. Tetapi, jika tak berani dan profesional, ia akan gagal,” ujar pejabat tersebut, pekan lalu.

Saat ini, Tito tercatat sebagai salah seorang jenderal polisi bintang tiga di antara sembilan komisaris jenderal lainnya yang paling muda usia ataupun angkatannya di Akademi Kepolisian.

Pria kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964 itu, merupakan lulusan Akpol 1987. Adapun delapan jenderal bintang tiga lainnya adalah seniornya di Akpol 1982, 1983, 1984, dan 1985.

Tak heran jika di istana pun ada cerita Tito menolak namanya diusulkan masuk kandidat Kapolri.

”Ah jangan, saya tidak enak dengan senior saya,” ungkap si pencerita itu.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, yang dikonfirmasi, Senin (27/6), membenarkan bahwa Tito merasa tak enak dicalonkan sebagai calon Kapolri.

”Pak Tito kaget dan bilang, ’Ah Mas, saya tidak enak dengan para senior saya’,” kata Bambang yang mengaku menelepon Tito pasca Ketua DPR Ade Komaruddin memberitahukan surat Presiden soal pencalonan Tito.

Kekhawatiran Tito sebenarnya harus ditepis. ”Saya ditelepon Pak Budi Gunawan (Wakil Kapolri), Pak Budi Waseso (Kepala Badan Nasional Narkotika), dan Pak Syafruddin (Kepala Lembaga Pendidikan Polri) yang mendukung penuh dan berharap fit and propertest berjalan lancar,” kata Bambang.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengumpulkan para jenderal untuk menyatakan dukungannya terhadap Tito.

Meskipun mendapat dukungan penuh seniornya, Tito tetap rendah hati. Saat Kompas menanyakan waktu pelantikannya sebagai Kapolri, Tito tak mau buru-buru, apalagi mendahului seniornya.

”Semua itu terserah Presiden. Saya berharap (pelantikan Kapolri) setelah 1 Juli (Hari Bhayangkara). Biar Pak Badrodin yang memimpin dulu Hari Bhayangkara. Saya harus menghormati senior dan atasan saya,” ujar Tito yang menghadiri ulang tahun ke-45 Puti Guntur Soekarno dan buka puasa di kediaman Guntur Soekarnoputra di Jakarta, Minggu (26/6).

Tito yang namanya diambil dari nama Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia (kini bubar dan pecah jadi negara baru), memang ingin menjadi sosok yang tepat di tempat yang sebenarnya.

”Kalau kita menghormati mereka, mereka juga akan menghormati kita. Dan, kita akan menjadi orang yang profesional,” ujarnya. (HAR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com