Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Pesimistis Tito Karnavian Bisa Reformasi Polri meski Dianggap Hebat

Kompas.com - 23/06/2016, 13:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, mengaku pesimistis dengan visi calon tunggal Kapolri Komjen Tito Karnavian untuk mereformasi Polri.

Hal tersebut ia ungkapkan seusai mendengar visi dan misi yang dibacakan Tito dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

"Kalau melihat prosedur polisi dengan kondisi kesejahteraan yang teramat rendah, saya pesimistis walau sehebat apa pun bisa membawa polisi jadi bersih, kuat, dan inovatif," ujar Karding di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

(Baca: Selangkah Lagi Jadi Kapolri, Ini Peta Dukungan Parpol untuk Tito Karnavian)

Menurut Karding, kewenangan Polri begitu besar dalam penertiban keamanan. Di sisi lain, masih banyak tingkat kebutuhan anggota polisi yang belum terpenuhi. Salah satunya ialah untuk remunerasi.

"Yang kerjanya sudah 30-an tahun besarnya mirip sama UMP yang ada di Jakarta," kata Karding.

Selain itu, dari sekitar 250.000 anggota Polri, hanya 24.000 anggota di antaranya yang memiliki rumah dinas. Artinya, masih 70 persen anggota polisi tidak punya jaminan tempat tinggal.

(Baca: "Fit and Proper Test" Hari Ini, Muluskah Langkah Tito Karnavian?)

Menurut Karding, reformasi Polri sulit terwujud jika kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi.

"Saya tidak yakin reformasi Polri kalau urusan ini tidak selesai lebih dulu," kata dia.

Oleh karena itu, Karding mempertanyakan langkah konkret Tito untuk mereformasi Polri, sebagaimana tertulis dalam visi misinya. Langkah tersebut, kata dia, harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan ke depan.

"Nanti akan kami tagih, masyarakat juga tagih. Jadi, tidak hanya visi misi. Itu hanya verbal," kata Karding.

Kompas TV Komjen Tito Siap Jalani Uji Kelayakan & Kepatutan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com