Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Anggap Indonesia Tak Perlu Layangkan Nota Protes ke China

Kompas.com - 21/06/2016, 20:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintah tidak perlu mengajukan nota protes ke Pemerintah China terkait aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal nelayan asal negara itu di perairan Natuna, Jumat (17/6/2016) lalu.

Hal ini karena tindakan pencurian tersebut merupakan tindakan perorangan dan TNI Angkatan Laut telah mengamankan salah satu dari 12 kapal yang melakukan pencurian tersebut.

"Kami kan sudah ambil tindakan karena itu sikap perorangan," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Sebaliknya, Pemerintah China sebelumnya telah mengajukan nota protes ke Pemerintah Indonesia. Nota protes dilontarkan China lantaran kapal milik TNI Angkatan Laut RI diduga telah melukai salah seorang anak buah kapal.

(Baca: Ini Kronologi Penangkapan Kapal Ikan China di Natuna Versi Koarmabar)

Namun, pihak TNI AL telah membantah tuduhan yang disampaikan Pemerintah China tersebut. Kalla pun mengamini pernyataan TNI AL. Kendati demikian, pemerintah akan menjawab nota protes yang dilayangkan Pemerintah China.

"Ya tentu harus dijawab. (Dubes China untuk Indonesia) dipanggil," kata dia.

Lebih jauh, Kalla membenarkan  bahwa TNI AL melakukan penembakan terhadap kapal pencuri asal China tersebut. Namun, menurut dia, tembakan yang dilakukan TNI AL tersebut adalah tembakan yang wajar dan sebatas pada penembakan peringatan.

"Kan enggak ada orang yang terluka. Selama kita menjaga daerah perairan kita, kita harus menjaganya dengan baik," ujar dia.

(Baca: Kapal China Tiga Kali Curi Ikan di Natuna, Apa Langkah Pemerintah?)

Seperti diberitakan BBC yang mengutip kantor berita Reuters, juru bicara Kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan bahwa kapal penjaga pantai China telah menyelamatkan seorang nelayan yang terluka.

Situs resmi Kemenlu Cina menyebutkan nelayan itu kemudian dilarikan ke Provinsi Hainan untuk dirawat lebih lanjut.

Dimintai klarifikasi atas klaim Pemerintah Cina tersebut, Kepala dinas penerangan TNI AL Laksamana pertama TNI Edi Sucipto mempertanyakannya.

(Baca: Pencurian Ikan di Natuna, Indonesia Diminta Layangkan Protes ke China)

"Kalau ingat senjata yang digunakan cuma sekadar senjata 7,62 atau 12 mm, mana mungkin sampai ke sana. Mereka kan sudah lari semua, kecuali satu (kapal) yang tidak bisa lari," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto kepada BBC Indonesia.

Kemenlu China juga membenarkan bahwa salah satu kapalnya beserta tujuh orang awaknya telah ditahan oleh TNI AL. Beijing telah membuat protes resmi kepada Pemerintah Indonesia atas insiden penembakan dan penangkapan awak kapal China tersebut.

Kompas TV Indonesia Protes Intervensi Tiongkok di Natuna
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com