Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"1 Juta KTP Ahok Tanda Rakyat Bergairah Punya Pemimpin Bebas dari Tekanan Politik"

Kompas.com - 20/06/2016, 22:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa dan Sumatera, Nusron Wahid mengapresiasi terkumpulnya satu juta Kartu Tanda Penduduk dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju ke Pilgub DKI 2017.

Ia melihat saat ini sudah sangat jarang anak muda yang peduli dengan masa depan pemimpin dan bangsa . Bahkan, menurutnya, cenderung apolitis.

"Terkumpulnya satu juta KTP menandakan ada gairah dari rakyat untuk punya figur cagub yang terbebas dari tekanan politik, pragmatisme politik dan deal-deal politik yabng mengganggu proses perjalanan politik ke depan," ujar Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (20/6/2016).

(Baca: Aburizal Bantah Tak Setujui Golkar Dukung Ahok)

DPD Golkar DKI Jakarta, lanjut dia, telah resmi merekomendasikan dukungan terhadap Ahok ke tingkat DPP.

Meski mendukung Ahok, namun ia mengaku Golkar tak akan memaksa Ahok untuk berpindah ke jalur parpol.

"Perkara kemudian apakah lewat parpol atau independen. Kami kembalikan kepada Teman Ahok dan Ahok," kata dia.

Ahok akan bertemu dengan tiga partai pendukungnya: Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura untuk membicarakan langkah selanjutnya terkait pencalonan Basuki sebagai gubernur dalam Pilkada DKI 2017.

Pertemuan ini juga direncanakan menyusul berhasilnya "Teman Ahok" dalam mengumpulkan 1 juta data KTP pendukung Basuki atau Ahok. "Habis ini mungkin dengan 3 partai, kita akan ketemu nih untuk berembuk," ujar Ahok di Markas Teman Ahok, di Graha Pejaten, Minggu (19/6/2016).

(Baca: "Teman Ahok" dan Golkar Buat Kesepakatan, Ini Isinya...)

Ahok menyampaikan rencana ini setelah ia mengikuti rapat dengan Teman Ahok. Dalam rapat tersebut, Basuki dan "Teman Ahok" membuka peluang kepada partai politik untuk mengusung Basuki.

Hanya, mereka meminta partai politik tersebut untuk segera memberikan surat pernyataan resmi. "Kita makasih sudah didukung. Tapi kalau mau karcis cepat, silahkan diusung, kalau enggak keberatan, tapi ya suratnya mana," ujar Ahok.

Kompas TV DPD Golkar DKI Usung Ahok

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com