DPR Bersikeras Minta Klarifikasi soal Sumber Waras, Ini Reaksi Ruki

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki, enggan menanggapi rencana Komisi III DPR akan tetap memanggil dirinya kembali untuk dimintai keterangan terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang tengah ditangani KPK.

Ruki mengatakan belum bisa memberikan kepastian apakah akan memenuhi permintaan tersebut jika dirinya kembali dipanggil oleh DPR.

Alasannya ialah karena rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK kemarin belum selesai dan masih akan dilanjutkan hari ini, Rabu (15/6/2016).

"Ini kan rapatnya masih akan dilanjutkan hari ini. Tunggu saja dulu hasil rapatnya. Saya belum bisa memastikan," ujar Ruki saat dihubungi, Rabu.

(Baca: KPK Tidak Temukan Korupsi Pembelian Lahan Sumber Waras)

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan akan tetap memanggil Taufiequrachman Ruki meski Ketua KPK Agus Rahardjo telah menyampaikan bahwa penyidik KPK tak menemukan ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.

"Minggu depan kami panggil Pak Ruki karena dia awal mula yang tahu bagaimana KPK meminta BPK audit investigasi," ujar Bambang Soesatyo seusai rapat kerja dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Namun, lanjut Bambang, DPR tak perlu kembali memanggil BPK karena yang diperlukan adalah keterangan Ruki. Sebab, permintaan audit investigasi dinilai tak bisa diminta sembarangan.

"DPR saja baru sekali minta pas kasus Century," kata dia.

(Baca: KPK Tak Temukan Korupsi Sumber Waras, DPR Tetap Akan Panggil Ruki)

Bambang menambahkan, pasti ada konsekuensi hukum yang harus ditempuh jika temuan BPK tersebut tak dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut dia, BPK dan KPK seharusnya saling melengkapi, bukan saling menganulir hasil temuan masing-masing.

"Kalau ternyata menganulir, patut dipertanyakan siapa yang salah," ujar politisi Partai Golkar itu.

Rapat kerja Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pun ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu. Alasan penundaan ialah karena waktu yang terbatas menjelang berbuka puasa sehingga dianggap tak akan efektif.

Bambang Soesatyo sebagai pimpinan rapat memutuskan untuk menunda rapat dan melanjutkannya hari ini atas kesepakatan semua fraksi dan pihak KPK.