Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Nilai KPK Turut Andil dalam Salah Ketik Pegawai Kemendagri

Kompas.com - 14/06/2016, 14:16 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Selamatkan Jakarta mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan pemecatan terhadap staf honorer Direktorat Kewaspadaan Nasional Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Adi Feri.

Adi Feri diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan kesalahan dalam pengetikan label pada amplop undangan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditulisnya menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

"Apa yang ditunjukkan Mendagri itu salah. Di satu sisi Beliau mengatakan tidak ada sabotase, lalu dipecat. Itu minta maaf kepada siapa?" kata anggota Gerakan Selamatkan Jakarta, Ratna Sarumpaet, di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Anggota Gerakan Selamatkan Jakarta lainnya, Ahmad Dhani, mengatakan perlu adanya alasan yang kuat untuk memberhentikan Feri.

(Baca: Mendagri Pecat Pembuat Surat "Komisi Perlindungan Korupsi")

Selain itu, sanksi semestinya diberikan secara berjenjang mulai dari ringan, sedang, sampai berat.

Menurut Dhani, pegawai yang baru bekerja selama tiga bulan, wajar jika melakukan kesalahan pengetikan.

"Pak Menteri mesti menjelaskan alasan yang kuat mengapa anak ini harus dipecat. Apa Menteri jadi orang yang memberhalakan KPK, seolah KPK itu maha suci, KPK yang tidak boleh dinistakan," ucap Dhani.

Menurut pernyataan sikap Gerakan Selamatkan Jakarta, menilai kesalahan ketik bukanlah kesalahan personal yang dilakukan Adi Feri.

Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet bahkan menilai kesalahan itu juga terjadi karena persepsi publik belakangan ini yang menilai KPK tidak serius dalam pemberantasan korupsi.

Sehingga, dalam persepsi sebagaian masyarakat, KPK seolah menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

"Apalagi kami mencurigai KPK terdegradasi oleh Sumber Waras. Kalau KPK berani mengatakan bahwa Ahok tidak melawam hukum di Sumber Waras. Maka ini awal dari ketidakpercayaan masyarakat kepada KPK," tutur Dhani.

Kompas TV Mendagri Pecat Pegawai yang Salah Ketik Surat ke KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com