Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tetap Maju Melalui Jalur Independen, Ahok Harus Siap Hadapi Jalan Terjal

Kompas.com - 08/06/2016, 19:26 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskrido Ambardi menilai, syarat verifikasi kartu tanda penduduk (KTP) dukungan akan menyulitkan calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen.

Syarat verifikasi itu diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada yang telah direvisi dan disahkan DPR, pekan lalu.

(Baca: Ini Ketentuan Verifikasi KTP Dukungan untuk Calon Independen dalam UU Pilkada)

Kuskrido, yang biasa disapa Dodi, mengatakan, perubahan mekanisme verifikasi ini akan membuat bakal calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempertimbangkan kembali langkahnya maju melalui jalur independen.

"Dari sudut Ahok, ada perubahan yang cukup penting setelah disahkan revisi UU Pilkada itu yang verifikasi faktual. Itu menyulitkan calon independen. Kalau mau terus maju lewat calon independen, pekerjaan Ahok dan 'Teman Ahok'," kata Dodi, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/6/2016).

Syarat yang diatur dalam UU Pilkada memperketat proses verifikasi KTP yang digunakan oleh calon perseorangan atau independen. 

Ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada.
 
Pertama, verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 
Kedua, verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya. Verifikasi akan dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) melalui metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
 
Dodi memperkirakan, Ahok akan kembali untuk maju melalui jalur partai politik.

"Kalau seandainya sulit lolos verifikasi faktual itu, bisa bekerja sama lagi dengan PDI-P. Dilema Ahok di situ. Mendapatkan partai lebih mudah kontestasinya, tetapi mungkin kehilangan sebagian dari dukungan Teman Ahok," papar dia.

Sementara itu, jika Ahok tetap maju melalui jalur independen, ia akan menemui tantangan berat.

"Kalau dari Teman Ahok pilih jalur independen, itu jalan terjal yang dilalui menjadi nyata bagi Ahok. Oleh karena itu, dia (Ahok) berusaha tetap membuka dua kemungkinan itu," kata Dodi.

Kompas TV PDI-P Bujuk Ahok?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com