Pidato Bung Karno 1 Juni, Tonggak Sejarah Lahirnya Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila yang disepakati bersama menjadi dasar negara. Di tanggal itu pula lah, bangsa Indonesia kini memperingati hari lahirnya Pancasila.

Penggunaan kata "Pancasila" dikenalkan pertama kali secara luas oleh Bung Karno dalam pidato itu.

Dia menjelaskan panjang lebar soal perlunya Indonesia memiliki sebuah pedoman hidup berbangsa dan bernegara seperti yang dimiliki negara lain setelah merdeka.

Ada lima butir konsep yang ditawarkan Bung Karno saat itu, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisne atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(baca: Di Bawah Rindangnya Pohon Sukun, Lima Butir Pancasila Itu Tercipta....)

Seperti dikutip dalam buku "Lahirnya Pancasila, Kumpulan Pidato BPUPKI", Bung Karno menolak sistem monarki yang mewariskan kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Dia percaya, demokrasi adalah sistem terbaik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

"Saya tidak akan memilih monarki 'vooronderstelt erfelijkheid' - turun temurun. Saya orang Islam, saya demokrat, karena saya orang Islam saya menghendaki mufakat. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara baik khalif maupun amirul mu'minin harus dipilih oleh rakyat?"

Bung Karno juga menolak kebangsaan yang bersifat sempit seperti chauvinisme seperti yang berkembang di negata barat.

Dia menyatakan, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan menyeluruh dari Sumateta hingga Irian, tidak ada kebangsaan Pasundan, Bugis, Minangkabau, dan lainnya. Yang ada adalah bangsa Indonesia.

Dari hasil perenungannya selama di Ende, Bung Karno juga merumuskan Pancasila dengan menyertakan unsur relijius.

Hal ini terlihat dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang ditawarkannya sebagai dasar negara. Akan tetapi, prinsip Ketuhanan yang disampaikan Bung Karno lebih bersifat sosiologis.

Dia menghormati cara beribadah masing-masing agama yang berkembang di Indonesia. Maka dari itu, dia tidak menawarkan prinsip ketuhanan berdasarkan agama tertentu untuk memberikan keluasan kepada umat beragama di Indonesia menjalankan kepercayaannya.

"Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama'. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan!" tukas Bung Karno disambut tepuk tangan hadirin.