Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Bung Karno 1 Juni, Tonggak Sejarah Lahirnya Pancasila

Kompas.com - 01/06/2016, 11:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila yang disepakati bersama menjadi dasar negara. Di tanggal itu pula lah, bangsa Indonesia kini memperingati hari lahirnya Pancasila.

Penggunaan kata "Pancasila" dikenalkan pertama kali secara luas oleh Bung Karno dalam pidato itu.

Dia menjelaskan panjang lebar soal perlunya Indonesia memiliki sebuah pedoman hidup berbangsa dan bernegara seperti yang dimiliki negara lain setelah merdeka.

Ada lima butir konsep yang ditawarkan Bung Karno saat itu, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisne atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(baca: Di Bawah Rindangnya Pohon Sukun, Lima Butir Pancasila Itu Tercipta....)

Seperti dikutip dalam buku "Lahirnya Pancasila, Kumpulan Pidato BPUPKI", Bung Karno menolak sistem monarki yang mewariskan kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Dia percaya, demokrasi adalah sistem terbaik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

"Saya tidak akan memilih monarki 'vooronderstelt erfelijkheid' - turun temurun. Saya orang Islam, saya demokrat, karena saya orang Islam saya menghendaki mufakat. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara baik khalif maupun amirul mu'minin harus dipilih oleh rakyat?"

Bung Karno juga menolak kebangsaan yang bersifat sempit seperti chauvinisme seperti yang berkembang di negata barat.

Dia menyatakan, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan menyeluruh dari Sumateta hingga Irian, tidak ada kebangsaan Pasundan, Bugis, Minangkabau, dan lainnya. Yang ada adalah bangsa Indonesia.

Dari hasil perenungannya selama di Ende, Bung Karno juga merumuskan Pancasila dengan menyertakan unsur relijius.

Hal ini terlihat dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang ditawarkannya sebagai dasar negara. Akan tetapi, prinsip Ketuhanan yang disampaikan Bung Karno lebih bersifat sosiologis.

Dia menghormati cara beribadah masing-masing agama yang berkembang di Indonesia. Maka dari itu, dia tidak menawarkan prinsip ketuhanan berdasarkan agama tertentu untuk memberikan keluasan kepada umat beragama di Indonesia menjalankan kepercayaannya.

"Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama'. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan!" tukas Bung Karno disambut tepuk tangan hadirin.

Misteri pencetus nama Pancasila

Bung Karno mengaku, lima butir prinsip yang dirumuskannya diberi nama Pancasila, berdasarkan saran seorang temannya yang ahli bahasa. Hingga kini, tak diketahui pasti sosok yang dimaksud Bung Karno tersebut.

Dalam merumuskan lima butir itu, Bung Karno mengaku senang kepada segala hal berunsur simbolik, termasuk angka.

(baca: Perubahan Urutan Pancasila dan Perdebatan "Syariat Islam" di Piagam Jakarta)

Dia mencontohkan rukun Islan, jumlah jari, panca indera, hingga toko pewayangan Pendawa Lima memiliki jumlah lima. Oleh karena itu, rumusan dasar negara dia buat dalam lima hal.

"Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi," ujar Bung Karno.

Pemikiran Bung Karno soal Pancasila dihasilkan dari proses kontemplasi selama masa pengasingan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sana, Bung Karno mendalami ilmu agama lebih serius.

Tak hanya agama Islam, tetapi juga Kristen. Jiwa relijius Bung Karno inilah yang kemudian tercermin dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.

Dia berkali-kali mengungkapkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan, namun tidak eksklusif untuk satu golongan.

Hal itu sekaligus menepis anggapan bahwa dia tidak membela kaum muslim yang saat itu memiliki kekuatan politik yang besar.

Pada suatu ketika, Bung Karno pernah berkata, "Apakah Sukarno itu? Nasionaliskah? Islamkah? Marxiskah? Pembaca-pembaca... Sukarno adalah... campuran dari semua isme-isme itu!"

Menurut Muhammad Hatta dalam tulisan "Wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra" yang ditulis pada 16 Juni 1978, BPUPKI kemudian membentuk tim yang terdiri dari 9 orang untuk merumuskan kembali Pancasila yang dicetuskan Soekarno.

Adapun 9 orang itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin.

Setelah mengalami berbagai perubahan, Pancasila akhirnya lahir dan menjadi jati diri bangsa Indonesia hingga kini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com