Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Persen Lebih Kepengurusan Golkar Diisi Perempuan

Kompas.com - 30/05/2016, 13:36 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, sebanyak 30 persen dalam kepengurusan Golkar diisi perempuan.

Hal itu disampaikan Novanto dalam sambutan acara Pengumuman Hasil Formatur Pengurus DPP Partai Golkar Masa Bakti 2016-2019 di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016).

"Keterwakilan perempuan, sesuai amanat undang-undang parpol, keterwakilan perempuan dalam parpol sekurangnya 30 persen," ujar Novanto.

Ia menambahkan, Partai Golkar memiliki banyak kader perempuan yang potensial sehingga tim formatur bekerja sangat selektif untuk menentukan nama-nama yang tepat mengisi struktur kepengurusan.

"Ini menjadi pertimbangan penting. Dalam struktur alhamdulillah Golkar punya stok banyak kader perempuan," ujar Novanto.

(Baca: Setya Novanto Pastikan Semua Kubu Terakomodasi dalam Kepengurusan Golkar)

Sebelumnya, politisi Golkar Nurul Arifin juga mengatakan hal serupa. Sebanyak 32 persen kepengurusan akan diduduki kaum perempuan.

"(Sebanyak) 32,7 persen perempuan, kepemudaan di pengurus harian dan pleno," kata Nurul.

Sementara itu, kepengurusan DPP Golkar periode 2016-2019 berjumlah 200 orang lebih. Keputusan itu diambil setelah melewati proses rekonsiliasi yang mengakomodasi semua pihak.

(Baca: Kepengurusan Baru Golkar "Gemuk", Diisi Lebih dari 200 Orang)

Nurul juga mengakui bahwa hal itu berdampak pada gemuknya kepengurusan Partai Golkar periode ini.

"Sudah melebihi mandat hasil munaslub. Tadinya mau 117 orang, tetapi tidak mungkin karena kita kan harus rekonsiliatif, jadi harus akomodasi semua pihak," ucap Nurul.

Kompas TV Mantan Napi Urus Golkar? Siapa Saja Mereka?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com