Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Nilai Banyak Anak Muda yang Tak Kenal Sejarah

Kompas.com - 25/05/2016, 14:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan, pengetahuan masyarakat, terutama anak-anak mengenai sejarah Indonesia saat ini sangat minim.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya pembekalan wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah.

Pernyataan itu disampaikan dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia.

"Pemuda kita tidak mengerti kita mengalami peristiwa 1965, tidak paham pahlawan kita, tidak hargai simbol negara, karena pendidikan ke sana kurang," ujar Zulkifli di Kuala Lumpur, Rabu (25/5/2016).

Terlebih lagi, Zulkifli mendapat fakta bahwa siswa usia sekolah di Indonesia tak memahami makna Pancasila. Mereka tahu dan hapal lima sila tersebut, namun tidak memahaminya.

"Setelah reformasi 18 tahun ini, ada juga kegalauan kita. Pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, itu mulai kehilangan ruhnya," kata dia.

Empat pilar yang dimaksud yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Yunggal Ika, dan Undang-undang Dasar 1945.

Zulkifli mengatakan, Pancasila merupakan pandangan hidup yang kemudian diteruskan ke perilaku masyarakatnya. Kelima sila dalam Pancasila saling terkait satu sama lain.

"Pancasila harus dibudayakan, dijadikan perilaku sehari-hari," kata Zulkifli.

Sementara NKRI dan Bhineka Tungga Ika membentuk pengertian yang satu kesatuan, yakni keberagaman di Indonesia jangan lantas menjadi pembeda.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, termasuk menentukan masa depannya.

"Contohnya, presiden kita pengusaha mebel, boleh jadi Gubernur DKI Jakarta, boleh jadi presiden," kata dia.

Zulkifli menyebut Presiden Joko Widodo sepakat membentuk lembaga yang menangani pembentukan karakter kebangsaan sesuai dengan perkembangan jaman.

Di kesempatan yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno berharap sosialisaai empat pilar kebangsaan ini dapat memberi pemahaman kepada siswa pentingnya ideologi Pancasila sebagai pilar menjaga keutuhan NKRI.

Pasalnya, usia anak-anak rentan dengan pengaruh buruk dari luar yang banyak dimanfaatkan kelompok terorisme.

"Sekolah bisa jadi rumah terbuka diseminasi ideologi garis keras. Mereka memanfaatkan dan memperluas jaringannya di kalangan muda," kata Herman.

Kompas TV Ketua MPR: Pemimpin Harusnya Menyatukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com