Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar Nusa Bhakti: Risma Belum Bisa Tandingi Ahok

Kompas.com - 04/05/2016, 09:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih jadi perbincangan hangat.

Kedatangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke Surabaya beberapa waktu lalu memunculkan pertanyaan besar terkait peluang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ikut bertarung pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Meski demikian, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, berpendapat, terlalu riskan bagi PDI-P untuk mengusung Risma. Pasalnya, hingga saat ini belum ada satu pun hasil survei elektabilitas yang menunjukkan keunggulan Risma.

"Nyatanya, hingga saat ini Basuki Tjahaja Purnama masih lebih unggul secara elektabilitas," ujar Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/5/2016).

(Baca: Kata Megawati soal Risma untuk Pilgub DKI Jakarta...)

Risma hanya unggul dalam hasil survei tingkat kesukaan masyarakat atas calon gubernur DKI Jakarta 2017 yang dirilis oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 25 Januari 2016.

Menurut hasil survei tersebut, Risma berhasil menduduki peringkat teratas dengan torehan 85,54 persen. Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada di peringkat ketiga dengan raihan 71,39 persen.

Adapun dalam hasil survei elektabilitas yang dirilis Charta Politika pada 30 Maret 2016, Ahok masih di posisi tertinggi dengan angka 51,8 persen. Risma pun berada di peringkat ketiga dengan perolehan 7,3 persen.

(Baca: Jika PDI-P Usung Risma, Apa Kata Ahok?)

Karenanya, Ikrar mengatakan, langkah yang paling realistis bagi PDI-P untuk Pilgub DKI Jakarta pada saat ini adalah tetap mengusung Ahok jika ingin menjadi partai penguasa di Ibu Kota.

"Politik itu jangan menggunakan emosi. Meskipun Ahok belakangan ini sering mengeluarkan pernyataan yang kurang mengenakkan bagi PDI-P, kan dia punya hasil kerja yang bisa dipertimbangkan," kata Ikrar.

Dia menambahkan, kasus Risma berbeda dengan Joko Widodo pada Pilgub DKI 2012 lalu. Menurut dia, saat itu, Joko Widodo memiliki dukungan yang besar dari elemen masyarakat sipil di Jakarta sehingga dia layak diusung.

"Sekarang kan kita belum melihat dukungan Risma dari masyarakat sipil di Jakarta, beda sama Jokowi dulu," imbuh dia.

Kompas TV Survei: Elektabilitas Ahok Masih Teratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com