KPK Anggap Iuran Rp 1 Miliar bagi Calon Ketum Golkar adalah Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menilai, iuran sebesar Rp 1 miliar yang dibebankan kepada setiap calon ketua umum Partai Golkar, sama dengan politik uang.

Syarief berharap iuran tersebut dibatalkan.

"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia, kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," ujar Syarief melalui pesan singkat, Selasa (3/5/2016).

Menurut Syarief, ketimbang diminta membayar Rp 1 miliar, para kader Golkar yang menjadi calon ketua umum seharusnya diminta untuk menyumbangkan ide-ide brilian guna perbaikan Golkar.

(baca: Munaslub Golkar, Kongres Demokrat, dan "Hujan" Duit...)

"Bukan uang yang Rp 1 miliar per calon. Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," kata Syarief.

Sebelumnya, Wakil KPK Saut Situmorang berharap agar Partai Golkar dapat mengedepankan transparansi dalam menyelenggarakan Munaslub.

Saut berharap Partai Golkar dapat secara mandiri mengawasi adanya politik uang. (baca: Bakal Calon Ketum Golkar Wajib Iuran Rp 1 Miliar jika Bukan Dianggap Gratifikasi)

Sejauh ini, para calon ketum Golkar tak keberatan atas keputusan DPP Golkar terkait setoran Rp 1 miliar per calon.

Setoran itu disebut untuk membantu biaya penyelenggaraan Munaslub di Bali yang mencapai Rp 47 miliar. Rencananya, Munaslub digelar pada 15 Mei 2016.

Ade Komarudin, misalnya. Ia mengaku tak mempersoalkan besaran iuran sepanjang ditetapkan di dalam rapat pleno DPP Golkar.

"Kan saya sudah bilang kemarin, saya ikut saja apa pun keputusannya," kata Ade.

Bakal calon lainnya, Idrus Marham, juga tak keberatan menggelontorkan duit Rp 1 miliar. Bahkan, ia menilai, calon yang mampu menggelontorkan duit menunjukkan kesiapan yang bersangkutan untuk memimpin Golkar.