JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menginginkan agar iuran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang dibebankan kepada para calon ketua umum tak perlu dipatok angkanya.
Pemungutan iuran secara sukarela, kata Agung, sudah diberlakukan pada setiap perhelatan yang digelar Partai Golkar.
"Sebaiknya itu secara sukarela. Enggak ada berapa miliar," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie turut angkat bicara soal iuran yang dibebankan pada masing-masing calon ketua umum.
Aburizal menilai, aturan angka tak dibutuhkan selama setiap calon ketua umum dan peserta Munaslub turut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan.
"Setoran itu kecil saja, pokoknya ada partisipasi. Yang penting semua ada partisipasi," tutur Aburizal.
(Baca juga: Ini Komentar Aburizal soal Usul Setoran Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar Per Calon Ketum Golkar)
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan melaksanakan rapat pleno, Kamis pagi. Sejumlah poin terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan dibahas dalam rapat tersebut, termasuk penetapan tanggal pelaksanaan Munaslub.
Pasalnya, pada rapat pleno DPP lalu, ditetapkan bahwa Munaslub akan diselenggarakan tanggal 7 Mei 2016. Namun, ada perubahan sehingga harus digeser ke tanggal 23 Mei 2016.