Setara Berharap Simposium 1965 Rekomendasikan Pembentukan Komite Kepresidenan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti hukum dan hak asasi manusia dari Setara Institute, Achmad Fanani Rosyidi, berpendapat bahwa Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 pada 18-19 April 2016 merupakan salah satu upaya negara melanggengkan impunitas.

Hal tersebut tersirat dalam pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Simposium Nasional Agus Widjoyo yang mengatakan bahwa tujuan Simposium diadakan bukan untuk mencari siapa yang benar dan yang salah, tetapi mencari akar permasalahan.

"Melihat dari tendensi yang ada, simposium ini mau dibawa ke praktik impunitas," ujar Achmad saat memberikan keterangan pers di kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).

"Ada upaya negara melakukan impunitas. Simposium dijadikan pembenaran menuju rekonsiliasi," kata dia.

Oleh karena itu, ia mengusulkan dalam simposium tersebut harus tercantum mengenai pembentukan Komite Kepresidenan Penuntasan Pelanggaran HAM masa lalu dalam hasil rekomendasinya.

Dengan membentuk Komite tersebut, kata Achmad, proses penyelesaian yang digagas pemerintah dilakukan oleh orang-orang yang kredibel dan independen. Komite tersebut bisa memberikan arah dan prakarsa penyelesaian.

"Di simposium itu tidak dibahas mekanisme penuntasan. Maka harus dibentuk Komite Kepresidenan," ucapnya.

(Baca juga: Simposium Tragedi 1965 Dinilai Sekadar Diskusi Tanpa Pengungkapan Kebenaran)

Lebih lanjut ia menjelaskan, rekonsiliasi yang digagas oleh pemerintah merupakan langkah yang salah kaprah. (Baca juga: Kontras Menilai Tak Ada Ruang Aspirasi bagi Penyintas di Simposium Tragedi 1965)

Seharusnya proses rekonsiliasi dilakukan setelah ada upaya pengungkapan kebenaran oleh Pemerintah melalui mekanisme yudisial.

"Rekonsiliasi yang digagas oleh negara salah kaprah. Karena ini merupakan output dari pengungkapan kebenaran. Saya khawatir Simposium jadi pembenaran bagi negara untuk sekadar meminta maaf," ujarnya.