Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Presiden Jokowi, Pimpinan MPR Bahas GBHN

Kompas.com - 14/04/2016, 21:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima pimpinan MPR RI di Istana Merdeka, Kamis (14/4/2016).

Menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam undang-undang merupakan salah satu topik yang dibicarakan.

"Ada pendapat kita perlu haluan negara. Kami melaporkan lengkap kepada Bapak Presiden," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan usai pertemuan.

Alasannya dihidupkan kembali GBHN adalah menyempurnakan pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan pada era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Dengan adanya GBHN, pembangunan akan semakin terintegrasi dan berdampak luas kepada rakyat.

Zulkifli mengatakan, hampir seluruh fraksi di MPR setuju terhadap ide tersebut. Namun, pihaknya mengakui bahwa ide itu harus dikonsultasikan lagi dengan stakeholder lainnya.

"Targetnya 50 perguruan tinggi. Nanti ada FGD (forum group discussion), hasilnya ada rekomendasi GBHN yang komprehensif tidak hanya ekonomi tapi politik, keamanan, sosial budaya juga," ujar dia.

Hal kedua yang dibicarakan adalah soal gedung milik MPR RI di Jawa Barat yang dikelola oleh pemerintah daerah. MPR meminta sertifikat lahan bangunan itu bisa dikembalikan ke MPR RI untuk dapat dikelola sendiri.

"Nah itu terhalang ada Keppres Tahun 1975. Itulah yang harus diperbaiki," kata dia.

Terakhir, MPR juga sekaligus mengundang Presiden untuk menghadiri sidang MPR tahunan yang akan digelar pertengahan bulan Mei 2016. Presiden, kata Zulkifli, sdudah menyatakan untuk hadir.

Kompas TV Batas Waktu Perumusan GBHN â?? Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com