Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Targetkan Raih Posisi Tiga Besar di Pemilu 2019

Kompas.com - 08/04/2016, 20:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP diharapkan tak hanya menjadi ajang islah bagi dua kubu yang bertikai. Muktamar juga diharapkan dapat menjadi ajang rekonsiliasi untuk menghadapi penyelenggaraan pilkada serentak 2017 dan Pemilu 2019 mendatang.

“Sebagai rumah besar, PPP harus merumuskan bagaimana target kita harus masuk tiga besar di Pemilu 2019,” kata Sekjen PPP M Rommahurmuziy di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Romy sadar, bahwa untuk mewujudkan islah di tubuh PPP tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu setidaknya 17 bulan bagi PPP untuk dapat menyelenggarakan Muktamar islah kali ini setelah sejumlah proses persidangan dilalui untuk mewujudkannya.

(Baca: Djan Faridz: Siapa Bilang Itu Muktamar PPP?!)

"Syukur setelah melalui serangkaian pertemuan yang tak kenal lelah dari berbagai pihak, baik yang disebut sebagai Bandung, Surabaya, maupun Jakarta akhirnya dapat digelar Muktamar VIII untuk islah," kata dia.

Muktamar VIII PPP diselenggarakan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta pada 8-10 April 2016. Dalam muktamar ini, juga akan dipilih ketua umum PPP yang baru.

(Baca: Islah PPP Tak Akan Terganggu Tanpa Kehadiran Djan Faridz)

Sejumlah nama kandidat calon ketua umum pun mencuat. Beberapa diantaranya Fernita Darwis, Ermalena, dan Reni Marlinawati.

Kemudian, M Rommahurmuziy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Umum PPP Epyardi Asda dan Ahmad Muqowam, serta Mardiono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com