Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Akan Ikuti Proses Hukum untuk Ganti Fahri Hamzah di DPR

Kompas.com - 07/04/2016, 18:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat menegaskan partainya akan mengikuti seluruh proses pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR dan Anggota DPR sesuai prosedur yang berlaku.

PKS tidak memaksa pemecatan Fahri dari seluruh jenjang jabatan kepartaian langsung dieksekusi saat ini juga.

"Silakan saja sesuai aturan. Aturan hukum, administratif," kata Surahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Surahman mengakui partainya akan segera mengirimkan ke DPR surat penunjukan Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri sebagai Wakil Ketua DPR.

Namun, dia mengatakan, langkah partainya mengajukan Ledia Hanifa bukan lah bertujuan untuk memaksakan bahwa pergantian harus segera dilakukan. (baca: Siapa Ledia Hanifa, Srikandi PKS Pengganti Fahri Hamzah?)

PKS tetap menghormati langkah hukum yang tengah ditempuh Fahri atas pemecatannya dan menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Sesuai dengan aturan yang pada akhirnya kalau proses itu selesai penggantinya Ibu Ledia," ucap dia.

Pimpinan DPR dan pihak Istana sebelumnya menyebut pergantian Fahri di DPR tidak bisa dilakukan lantaran Fahri melawan lewat jalur hukum.

Fahri menggugat tiga pihak ke pengadilan. Mereka yang digugat, yaitu Presiden PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim PKS dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS. (baca: Dipecat, Fahri Hamzah Gugat Presiden PKS, Majelis Syuro, dan BPDO)

PKS siap menghadapi gugatan yang diajukan Fahri. PKS yakin menang lantaran telah memiliki pengalaman serupa dalam menghadapi gugatan.

Saat itu, DPP digugat oleh salah satu pendiri PKS, Yusuf Supendi, yang sebelumnya dipecat dari struktur Majelis Syuro PKS. Gugatan dimenangkan PKS. (baca: Punya Pengalaman Menang Gugatan, PKS Siap Hadapi Fahri Hamzah)

Kompas TV Inilah Beragam Kontroversi Fahri Hamzah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com