Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Istana Gelar "Karpet Merah" untuk Pendemo Menteri Desa

Kompas.com - 07/04/2016, 16:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menilai, sangat banyak cara yang dilakukan berbagai pihak untuk menjatuhkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Salah satunya adalah mengatur pendemo yang mengkritik penyaluran dana desa.

Dia pun heran kenapa para pendemo yang jumlahnya hanya sekitar 300 orang itu pun begitu mudah diterima pihak Istana. (baca: "Seksinya" Menteri Desa...)

"Istana gelar 'karpet merah' untuk mereka yang mendemo Menteri Desa," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Karding enggan menyebut siapa pihak Istana yang memberi "karpet merah". Namun, pada 23 Maret lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat menerima ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat yang mendemo Menteri Desa.

"Saya lupa siapa ya orangnya," kilah Karding.

Karding menilai, demo tersebut hanya bentuk upaya mengembangkan opini tanpa fakta yang jelas. (baca: Muhaimin Tidak Terima Kursi Menteri Desa Diincar)

Dia lantas membandingkan demo tersebut dengan demo lain di Istana seperti demo para guru honorer hingga demo terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Meski dikuti lebih banyak orang dan berkaitan dengan isu yang menurut dia substansial, tetapi tidak ada perwakilan Istana yang menerima pendemo tersebut.

"Di politik modern seperti ini, enggak ada satupun gerakan yang enggak ketahuan," ucap Karding.

Sebelumnya, ketika dikonfirmasi Kompas.com, Pramono tidak mau berkomentar tentang tudingan PKB.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah membantah ingin merebut kursi menteri desa. Ia menegaskan, jika perombakan kabinet sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo.

Meskipun Presiden berasal dari PDI P, namun partainya tak bisa mengintervensi begitu saja keputusan politik yang akan diambil Presiden.

"Jadi kalau ada yang mengatakan PDI-P rebutan untuk mendapatkan kursi Menteri Desa, itu sama sekali tidak benar," kata Hasto.

Kompas TV Wakil Ketua MPR: Hendaknya Jokowi Tegas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com