WNI Disandera Kelompok Abu Sayyaf, Pemerintah Diminta Lebih Proaktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta pemerintah agar tak hanya menunggu dan lebih proaktif dalam upaya penyelamatan  10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf.

Sebab, hal ini menyangkut keselamatan warga negara Republik Indonesia. Sehingga, meski jumlahnya hanya seorang pun, tetap harus diperjuangkan semaksimal mungkin.

"Jadi saya kira pemerintah seharusnya tidak boleh menunggu tapi proaktif mengirimkan orang ke sana untuk melakukan negosiasi dan pengumpulan informasi secepatnya," ujar Fadli usai mengisi acara diskusi di Kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).

Meski jumlah anggora Abu Sayyaf tak banyak, namun ia mengetahui kelompok tersebut sebagai kelompok yang sangat militan. Selain itu, reputasi mereka pun cukup ganas.

Menurut Fadli, Abu Sayyaf agak berbeda dengan kelompok pejuang kebebasan di Mindanau Selatan, seperti The Moro National Liberation Front (MNLF) atau The Moro Islamic Liberation Front (MILF).

"Abu Sayyaf dari tahun '90-an termasuk kelompok yang dikenal cukup berani menghabisi nyawa orang," ujar wakil ketua umum Partai Gerindra itu.

Sebanyak 10 awak kapal pandu Brahma 12 beserta muatan batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, disandera kelompok teroris Filipina Abu Sayyaf sejak Sabtu (26/3/2016).

Para awak kapal dan seluruh muatan batubara dibawa penyandera ke tempat persembunyian mereka di salah satu pulau di sekitar Kepulauan Sulu.

Tak hanya itu, Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso (sekitar Rp 14,3 miliar) untuk pembebasan 10 sandera itu.

Militer Filipina sudah memasukkan kelompok Abu Sayyaf sebagai teroris lokal yang kerap menculik dan menyandera orang asing untuk mendapatkan tebusan.

Kelompok ini juga terkait dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Pada September 2015, kelompok ini menculik warga Kanada, Norwegia, dan Filipina dari sebuah resor pantai kelas atas di Filipina selatan. Mereka menuntut tebusan 21 juta dollar AS untuk setiap sandera.