JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung melakukan penandatanganan zona integritas di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Penandatanganan ini sekaligus pencanangan Sekretariat Kabinet sebagai kantor wilayah bebas dari korupsi.
"Bagaimanapun ini adalah kantor presiden, tidak boleh terkena image negatif dan harus melayani semua kebutuhan pemerintahan presiden," ujar Pramono di Gedung Sekretariat Negara.
Saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan, Yuddy menjelaskan bahwa pencanangan zona integritas adalah langkah awal pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien.
Tujuan utamanya agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurut Yuddy, saat ini masih ada kompleksitas permasalahan berupa tumpang tindih birokrasi dan regulasi.
Untuk itu, setiap kementerian dan lembaga diharapkan membangun pilot project untuk menjadi suatu role model, misalnya masing-masing kementerian atau lembaga membentuk unit kerja pelayanan wilayah bersih dari korupsi dan wilayah bersih melayani.
Menurut Yuddy, semua hal tersebut dapat dimulai dengan mencanangkan zona integritas.
"Bagaimana pencanangan ini bisa ditindaklanjuti dengan kesungguhan, yang penting adalah finisnya. Dalam kenyataannya, tidak semua bisa membangun zona integritas dan tidak semua bisa jadi role model," kata Yuddy.
Penandatanganan zona integritas ini dihadiri juga oleh Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.