Soal Polemik Angkutan Berbasis Aplikasi, Ini Komentar SBY

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, agar pemerintah berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait angkutan umum berbasis aplikasi.

Keberadaan angkutan itu menjadi polemik setelah ditolak sopir angkutan konvensional.

"Kita baru saja menyaksikan drama, benturan kepentingan antara taksi konvensional dengan taksi online. Saya harap, menteri-menteri terkait bisa mengambil kebijakan yang tepat," kata SBY saat membuka kegiatan penataran kader Partai Demokrat di Hotel Novotel, Bogor, Senin (28/3/2016).

Menurut Presiden keenam RI itu, setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki dampak yang luas. Untuk itu, dalam perumusannya, aspek rasionalitas harus dikedepankan.

"Harus punya tujuan dan sasaran yang jelas, serta untuk kepentingan rakyat. Bukan politik, bisnis, golongan tertentu dan yang sedang berkuasa," kata SBY.

Selain itu, ia mengingatkan, agar pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam merumuskan kebijakan tersebut. Jangan sampai, kebijakan yang dibuat justru bertentangan dengan konstitusi.

"Kecepatan memang penting, tapi ketepatan tidak berarti tidak penting. Cepat, tapi salah tidak baik. Cepat, tapi berubah-ubah juga tidak baik," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya memutuskan bahwa taksi Uber dan Grab Car harus mematuhi UU Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

Kedua perusahaan tersebut harus bergabung ke dalam operator angkutan yang legal. (Baca: Ini Keputusan Pemerintah soal Taksi Uber dan GrabCar)

Pemerintah memberikan dua alternatif bagi Grab, apakah bergabung ke dalam perusahaan taksi atau hanya cukup berbadan hukum sebagai perusahaan rental mobil.