Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berubah Sikap, Ade Komarudin Kini Anggap Moratorium Tak Berlaku bagi DPR

Kompas.com - 22/03/2016, 14:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mendadak berubah sikap dan meralat pernyataannya mengenai moratorium pembangunan gedung.

Kini, Ade menganggap kebijakan pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung baru tidak berlaku bagi DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Ade seusai menerima sejumlah cendekiawan yang mengusulkan DPR membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

"Setahu saya sudah selesai masalah itu, DPR tidak masuk dalam moratorium setelah saya cek," kata Ade.

(Baca: Ketua DPR: Parlemen Perlu Ikuti Langkah Jokowi Moratorium Pembangunan Gedung)

Oleh karena itu, Ade menegaskan bahwa usulan para cendekiawan untuk membangun perpustakaan itu bisa direalisasikan tahun ini juga. Sebab, sudah ada dana sebesar Rp 570 miliar di APBN 2016 yang diperuntukkan untuk membangun gedung.

Gedung yang akan dibangun melalui anggaran itu sebenarnya diperuntukkan ruang anggota yang saat ini dianggap sudah tidak memadai. Namun, Ade menilai, bisa saja gedung baru itu sekaligus diperuntukkan perpustakaan.

"Dibangun tetap satu gedung, nanti kita lihat perpustakaannya sampai lantai berapa, terus sisanya ruang anggota. Yang penting perpustakaannya terbesar di Asia Tenggara," ucap politisi Partai Golkar ini.

(Baca: Jokowi Lanjutkan Moratorium Pembangunan Gedung Kementerian/Lembaga)

Ade mengaku akan segera membicarakan pembangunan perpustakaan ini dengan pihak terkait, seperti pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, dan pihak Setjen.

Dia pun meminta semua pihak tidak menanggapi secara negatif rencana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara ini.

"Saya yakin kita para cendekiawan hadir di Senayan mengusulkan ini pasti niatnya mulia. Kalau di parlemen boleh mengatakan ada yang tidak baik," kata dia.

(Baca: BURT DPR: Rencana Bangun Gedung Baru Memang Distop)

Sebelumnya, pada awal Maret lalu, Ade Komarudin mengaku setuju pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen dibatalkan.

Pembatalan tersebut untuk menghormati keputusan pemerintah yang melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru di kementerian dan lembaga negara.

"Kalau saya, tentu punya kehendak moratorium harus konsisten kita jalankan," kata Ade di Kompleks Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com