Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Dinilai Tunjukkan Cara Baru Terkait Calon Independen

Kompas.com - 17/03/2016, 06:33 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pemerintahan daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memperlihatkan cara baru terkait wacana calon independen.

"Yang ditunjukan adalah kesukarelaan," tutur Endi, dalam diskusi "Satu Meja" di Kompas TV, Rabu (16/3/2017) malam.  

Menurut Endi, selama ini jalur independen memang menjadi alternatif jika melihat mekanisme pencalonan yang ada. Apalagi, selama ini sudah menjadi pemahaman umum bahwa untuk maju di pilkada melalui jalur partai membutuhkan banyak uang.

"Calon akan berusaha untuk mendapatkan tiket pencalonan tidak dengan membeli, tidak dengan mahar," ujar Endi.

Bahkan Endi menuturkan bahwa ada juga pihak yang memanfaatkan jalur independen untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, ada yang "menjual" KTP agar seorang calon bisa maju melalui jalur independen.

"Dari KTP misalnya. Ada KTP yang dihargai untuk 30-50 KTP itu Rp 1 juta," tutur Endi.

"Jadi kalau mau (kumpulkan) KTP tidak usah dari rumah ke rumah. Karena sudah ada yang stok," kata dia.

Sedangkan aktivis yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Calon Independen, Fadjroel Rachman, menilai bahwa gubernur yang akrab disapa Ahok itu memang menjadi faktor utama yang memicu munculnya  fenomena calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

"Ini memang lebih banyak karena faktor Ahok," kata Fadjroel.

Fadjroel menjelaskan, selama ini banyak yang menduga Ahok akan maju melalui jalur partai. Namun, Ahok merasa belum mendapatkan kepastian dari partai.

"Ahok kemudian dengan tegas mengatakan akan maju melalui independen. Itu membuat partai dalam bahasa sundanya seperti ngajenghok (terkejut)," tutur Fadjroel.

Karena itu, Fadjroel pun menilai polemik mengenai calon melalui jalur independen atau jalur partai tidak perlu diperdebatkan.

"Boleh partai, boleh independen, yang penting kan nanti melayani rakyat," tutur dia.   

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com